Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi menjelaskan bahwa sektor industri merupakan penyumbang emisi terbesar saat ini. Oleh sebab itu, strategi dekarbonisasi sektor industri cukup penting dilakukan.
“Target pertumbuhan ekonomi 8% dari Presiden membutuhkan energi murah untuk industri, yang artinya puncak emisi di sektor ini baru akan tercapai pada 2037 dan mulai menurun setelah itu. Tantangan besar ini harus kita atasi dengan meningkatkan energi terbarukan dan menggandakan efisiensi energi,” kata Eniya dalam acara Endress+Hauser Indonesia, Sustainability Recognition Forum 2025, dikutip Jumat (9/5/2025).
Di sisi lain, Eniya mengatakan bahwa dari sisi kebijakan, pemerintah telah menerbitkan regulasi terkait kewajiban efisiensi energi untuk bangunan pemerintah pusat, daerah, dan industri, termasuk sektor perhotelan.
“Semua pengelola gedung harus mengetahui kewajiban ini. Kami juga mendorong pengelola energi untuk mendapatkan pembiayaan dan meningkatkan kesadaran pengguna energi terhadap efisiensi,” kata dia.
Selain itu, ambang batas manajemen energi juga telah direvisi. Saat ini, 49 gedung termasuk 18 gedung pemerintah, diwajibkan melaksanakan efisiensi energi dengan potensi pengurangan emisi mencapai lebih dari 16.000 ton CO2 per tahun.
“Kami juga mendorong industri agar mendukung komitmen ini melalui implementasi ESG, penggunaan PLTS atap, dan pelaporan kinerja ESG ke pemerintah. Kementerian Perindustrian juga mendorong sertifikasi industri hijau. Pelaporan aktual penurunan emisi akan terhubung dengan Kementerian ESDM,” katanya.
Diketahui, hubungan kedua negara Asia Selatan itu memanas setelah adanya serangan teroris di resor Pahlagam Kashmir yang menewaskan 26 orang wisatawan. India menuding aksi itu dilakukan oleh kelompok teroris yang dibekingi Pakistan, yang membuat New Delhi kemudian melancarkan aksi serangan ke tetangganya itu pada Rabu lalu.
Hingga saat ini, keduanya masih dalam aksi saling serang. Ketegangan ini merupakan eskalasi terbaru, setelah terakhir keduanya bentrok pada tahun 2019 lalu.
Saat itu, mulai muncul kajian terkait perang nuklir yang dapat terjadi antara keduanya, mengingat Islamabad dan New Delhi masing-masing memiliki ratusan hulu ledak nuklir. Dalam eskalasi kala itu, salah satu surat kabar Routledge meramalkan konflik nuklir antara India dan Pakistan pada tahun 2025, yang dipicu oleh serangan teror yang menelan banyak korban.
Para peneliti berteori bahwa serangan teroris besar, yang awalnya dibayangkan sebagai serangan terhadap Parlemen India, akan memprovokasi India untuk memobilisasi pasukan di sepanjang Garis Kontrol (LoC), yang mendorong Pakistan untuk menanggapi dengan cara yang sama. Ketika ketegangan meningkat, pertempuran kecil dan korban di kedua belah pihak akan menyebabkan eskalasi yang cepat.
“Seperti yang terjadi pada Januari 2002, kedua belah pihak memobilisasi dan mengerahkan pasukan mereka. Pertempuran pecah, dan ada korban jiwa di kedua belah pihak,” demikian pernyataan surat kabar tersebut dikutip Economic Times, Jumat (9/5/2025).
Menurut penelitian tersebut, begitu pasukan India mulai maju ke wilayah Pakistan, para jenderal Pakistan, yang takut akan kekalahan konvensional, menggunakan senjata nuklir. Pada hari pertama, Pakistan menggunakan 10 senjata nuklir taktis (masing-masing dengan hasil 5 kiloton) di dalam perbatasannya sendiri untuk melawan tank-tank India.
Di hari kedua, Pakistan meluncurkan 15 senjata nuklir taktis lagi. Sebagai tanggapan, India menggunakan 20 serangan udara nuklir strategis yang menargetkan instalasi militer dan depot nuklir Pakistan.
“Serangan udara ini menyebabkan kebakaran besar dan gumpalan asap, mirip dengan yang terlihat setelah pengeboman Hiroshima atau kebakaran raksasa akibat gempa bumi San Francisco tahun 1906,” tulisnya.
Alih-alih menghentikan perang, eskalasi India memicu hari ketiga yang mematikan. Kemudian Pakistan menanggapi dengan 30 serangan udara di garnisun, pangkalan angkatan laut, dan lapangan udara perkotaan India, ditambah 15 serangan taktis lainnya. India kemudian akan membalas dengan serangan nuklir di 10 lokasi militer Pakistan di kota-kota.
Selama tiga hari berikutnya, Pakistan menggunakan seluruh persenjataan strategisnya yang terdiri dari 120 senjata nuklir, yang menargetkan kota-kota di India. India menanggapi dengan 70 serangan udara nuklir, sambil menyimpan 100 senjata cadangan untuk mencegah China.
Dampak Kerusakan dan Korban Jiwa
Dengan asumsi kedua negara masing-masing memiliki sekitar 250 senjata nuklir, para peneliti memperingatkan konsekuensi bencana sejumlah 50 hingga 125 juta kematian langsung, tergantung pada hasil senjata.
Kota-kota besar di India dan Pakistan akan hancur total atau tidak dapat dihuni lagi. Infrastruktur vital seperti layanan kesehatan, transportasi, energi, dan keuangan akan hancur.
“Namun kehancuran tidak akan berhenti di situ. Efek iklim dari asap dan badai api akan mempengaruhi seluruh dunia.
“Dampaknya akan sangat besar dan berdampak global,” demikian simpulan makalah tersebut.
Kewajiban itu ditetapkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 sebagai Perubahan atas Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Ini sebagai langkah optimalisasi pengelolaan DHE SDA agar kian meningkat kontribusinya bagi perekonomian nasional.
Salah satu komoditas ekspor RI yang terkena aturan ini adalah kelapa sawit dan turunannya, mulai dari minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO).
Menyoroti aturan baru ini, petani sawit milenial sukses di Kalimantan Timur Ahmad Indradi pun angkat bicara. Dia blak-blakan membeberkan masalah yang tengah dihadapi Indonesia.
“Sumber daya alam Indonesia selama ini lebih dominan dimiliki/dikuasai oleh asing. Devisa hasil penjualan sumber daya alam selama ini lari ke luar negeri karena pemiliknya adalah orang luar negeri (asing),” katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (9/5/2025).
“Devisa hasil penjualan sumber daya alam itu disimpan, dibelanjakan dan dinikmati oleh asing. Jika ada nilai yg tertinggal di dalam negeri itu hanyalah biaya produksi (biaya operasional dan biaya tenaga kerja) saja,” tambahnya.
Hal ini, ujar Ahmad, menunjukkan bagaimana rakyat Indonesia tidak benar-benar memiliki dan menikmati kekayaan sumber daya alam negeri ini.
“Karena jika sumber daya alam benar-benar dimiliki dan dinikmati oleh rakyat Indonesia ,maka devisa akan tinggal di dalam negeri, disimpan di dalam negeri, ditukarkan oleh rupiah di dalam negeri, dibelanjakan, dan berputar menggerakkan ekonomi di dalam negeri,” tukasnya.
“Tapi faktanya kan tidak demikian. Aturan ini dibuat justru membuktikan yang sebaliknya. Maka tidak heran jika negeri yang kaya sumber daya alam ini rakyatnya banyak yang miskin, sangat ironis.
Dia pun blak-blakan mengkritik langkah pemerintah yang dinilai instan dengan menetapkan kewajiban menyimpan DHE 100% di dalam negeri selama 1 tahun.
“Pemerintah memilih cara instan jangka pendek dalam menjaga devisa yaitu dengan menahan dalam rekening selama 12 bulan agar tidak lari keluar negeri,” ucapnya.
“Semestinya dalam jangka panjang harus menyelesaikan problema mendasar atau akar masalahnya. Yaitu, mengembalikan kepemilikan sumber daya alam itu sesuai pasal 33 UUD 45, bahwa bumi, air dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tukas Ahmad.
Aturan Wajib Simpan DHE Rugikan Petani
Terpisah, Anggota Dewan Nasional Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia dengan meningkatkan cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Hanya saja, lanjut Darto, petani sawit akan terkena efek dari kebijakan ini, baik langsung maupun tidak langsung.
“Petani kecil biasanya tidak mengekspor langsung hasil sawitnya (CPO atau TBS/ tandan buah segar), melainkan menjual ke koperasi, tengkulak, atau perusahaan pengolahan (PKS). Namun, dalam ekosistem kelapa sawit (rantai suplai), pabrik kelapa sawit selaku pengolah TBS petani kecil akan sangat bergantung pada eksportir kelapa sawit,” paparnya.
“Kebijakan ini memang kepada eksportir. Tapi, jika mereka terdampak maka akan berdampak ke bawah. Misalnya, seluruh eksportir itu tidak mampu membeli TBS atau CPO dari ribuan perusahaan sawit karena dananya terbatas karena ditahan akibat DHE. Maka mereka tidak mampu membeli CPO dari pabrik-pabrik sawit yang ada,” tambah Darto menjelaskan.
Akibat tidak adanya serapan itu, petani akan terkena dampaknya.
“Petani jadi tidak bisa panen. Harga TBS turun, sekarang sudah mulai turun Rp30-50 per kg. TBS petani tidak laku, eksportir akan memilih-milih pemasoknya. Eksportir akan memprioritaskan bahan baku dari grup perusahaannya,” bebernya.
“Akibatnya, akan banyak pabrik yang ditutup dan PHK massal akan terjadi,” tukas Darto.
Meski petani kecil yang merupakan 42% dari 17,3 juta hektare adalah bukan eksportir, tapi akan merasakan dampaknya.
“Dampak bisa positif atau negatif, tergantung bagaimana perusahaan dan pemerintah mengelola transisi kebijakan ini. Misalnya, perkebunan diberlakukan seperti minyak dan gas yang hanya 30% disimpan, bukan 100%,” katanya.
“Kebijakan ini juga dapat berdampak pada program hilirisasi sawit dan tergerusnya CPO nasional untuk food dan energi,” tutup Darto.
Trump memberikan sinyal akan memangkas tarif impor atas China, jauh di bawah yang sebelumnya sebesar 145%, dengan bea kumulatif mencapai 245% untuk sejumlah barang.
Dilansir AFP, Jumat (9/5/2025), Trump mengungkapkan akan melakukan perundingan dagang dengan China di akhir pekan ini.
Disebutkan, Trump dalam unggahan di platform Truth Social miliknya, menyerahkan masalah perundingan itu kepada Menteri Keuangan AS Scott Bessent. Rencanya, Scott Besset akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng di Jenewa.
“Tarif 80% untuk China tampaknya tepat!” tulis Trump di platform Truth Social miliknya, dikutip dari AFP.
“Terserah Scott B,” sambungnya.
Sementara di unggahan lainnya, Trump menuliskan, “China harus membuka pasarnya untuk AS. Akan sangat baik untuk mereka, Pasar tertutup tidak berfungsi lagi.”
Sementara itu, AFP mengutip data resmi China (Jumat, 9/5/2025)) menunjukkan, ekspor global negara itu meningkat pada bulan April di tengah panasnya perang dagang.
Para ahli mengatakan, kenaikan 8,1% yang melampaui perkiraan mengindikasikan, Beijing mengalihkan perdagangan ke Asia Tenggara untuk mengurangi tarif AS sementara ekspor ke Amerika Serikat turun 17,6 persen.
“Rantai pasokan global sedang dialihkan secara real time,” tulis Stephen Innes dari SPI Asset Management dalam sebuah catatan.
“Raksasa manufaktur mengalihkan arus ke tempat yang tidak terkena dampak tarif,” katanya.
Sebelumnya diberitakan, sejumlah perusahaan China mulai mampu mengakali tarif 245% yang dijatuhkan Presiden Trump. Hal ini terungkap dari penelusuran media sosial di Negeri Tirai Bambu.
Mengutip Newsweek, Selasa (6/5/2025), platform media sosial China semakin diminati oleh pialang pengiriman barang yang menawarkan layanan tersebut sejak pemerintahan Trump menaikkan bea masuk atas impor China hingga 245%. Mereka menawarkan layanan “pencucian di tempat asal” kepada eksportir.
Malaysia telah menjadi titik transit umum untuk barang-barang ini. Negara Asia Tenggara tersebut dikenai tarif yang relatif rendah sebesar 24% dan saat ini, seperti kebanyakan negara selain China, dikenakan tarif dasar sebesar 10% selama jeda 90 hari yang diperintahkan Trump.
“AS telah mengenakan tarif atas produk-produk China ? Transit melalui Malaysia untuk ‘berubah’ menjadi barang-barang Asia Tenggara!,” lapor Financial Times mengutip salah satu iklan tersebut, yang diunggah oleh akun bernama “Ruby-Third Country Transshipment.”
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan, saat ini Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sedang menyusun proposal awal dukungan asuransi terhadap program MBG.
“Asosiasi telah mengindentifikasi berbagai risk yang dihadapi terkait bahan baku, distribusi dan konsumen. Sudah diidentifikasi beberapa risiko misalnya, risk food poisoning atau keracunan, risk kecelakaan, maupun risiko satuan pelayanan pemenuhan gizi,” kata Ogi dalam Konferensi Pers RDK OJK, Jumat, (9/5/2025).
Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Selain itu, wacana ini diharap bisa mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Saat ini OJK bersama asosiasi tengah mengkaji terkait pertanggungan hingga besaran premi yang harus dibayarkan untuk melindungi penerima program MBG. Diketahui, MBG ditujukan untuk murid sekolah, balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.
“Saat ini kami koordinasi dengan asosiasi dan sampaikan proposal industri untuk MBG nanti akan kita diskusikan tentang pertanggungan, dan premi yang dibayarkan. Tapi kami pastikan, bahwa besarnya premi tidak terlalu besar sehingga bisa memenuhi perlindungan dari risiko keracunan makanan atau kecelakaan kerja,” kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah akan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini tengah menjadi sorotan. Ditambah adanya kejadian atau kasus keracunan dan penyalahgunaan wewenang yang dilaporkan terkait pelaksaan program MBG.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi (rakor) terkait Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di kantornya di Jakarta, Jumat (9/5/2025).
“Rapat koordinasi ini dilakukan untuk evaluasi program Makan Bergizi Gratis. Evaluasi ini dilakukan setelah kita melaksanakan program ini selama beberapa bulan. Tetapi ada catatan kecil dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan berusaha keras untuk tidak ada insiden lagi seperti satu orang, dua orang yang alami keracunan,” kata Zulhas.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, pemerintah akan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap berskala besar hingga PLTS terapung.
“Jadi, itu harus dipersiapkan dari sekarang. Itu sebabnya, di masa mendatang, kami sudah memiliki perencanaan strategi untuk mewujudkan semua itu. Jadi, dalam pengembangan tenaga surya, kami memiliki program atap, skala besar, dan juga PV terapung,” ungkapnya dalam Sustainability Recognition Forum 2025, di Jakarta, dikutip Jumat (9/5/2025).
Eniya mengatakan, pihaknya juga mengundang investor dari luar negeri untuk mengembangkan proyek PLTS terapung.
“Kami mengundang lebih banyak PV terapung sekarang. Kami bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum karena mereka memiliki begitu banyak potensi,” tambahnya.
Dia menyebut, bendungan di Tanah Air bisa dimanfaatkan untuk tempat PLTS terapung.
“Jadi, kami dapat menambahkan lebih banyak 14 Giga Watt tenaga surya sebagai tenaga surya terapung. Jadi, ada banyak target untuk PV terapung. Jadi, saya pikir kita juga harus membuat semacam dorongan kepada industri agar industri tenaga surya lebih agresif di Indonesia,” tandasnya.
Seperti diketahui, PLTS terapung yang sudah beroperasi di Indonesia yaitu PLTS Terapung Cirata, Jawa Barat.
PLTS Terapung Cirata telah resmi beroperasi sejak November 2023 dengan kapasitas 192 Mega Watt peak (MWp), dan saat ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan energi bersih bagi sekitar 50.000 rumah tangga serta mengurangi emisi karbon hingga 214.000 ton per tahun.
PT PLN (Persero) pun berencana untuk melakukan ekspansi dari proyek PLTS Terapung Cirata ini. PLN bersama dengan perusahaan energi baru dan terbarukan (EBT) asal Uni Emirat Arab, Masdar menjajaki kerja sama untuk perluasan PLTS Terapung Cirata. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Principles of Agreement di Abu Dhabi, Uni Emirate Arab (UEA), Selasa (08/04/2025) lalu.
Tak hanya ekspansi PLTS Terapung Cirata, PLN dan Masdar juga menjajaki peluang kerja sama untuk pengembangan proyek PLTS terapung lainnya di Indonesia.
Rencana kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (08/04/2025) bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.
Ruang lingkup MoU ini mencakup eksplorasi potensi pengembangan proyek floating solar di waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
WhatsApp (WA) punya fitur read receipts alias centang biru yang memberi tanda bahwa pesan kita sudah terkirim dan dibaca oleh penerima.
Tapi centang biru juga bisa dimatikan sehingga pengirim tidak bisa tahu apakah pesan mereka sudah dibaca atau belum.
Ada cara mudah yang bisa pengguna WhatsApp lakukan jika ingin tahu chat sudah dibaca meskipun centang biru dimatikan.
Biasanya ini dilakukan agar penerima pesan bisa terlihat tengah offline atau tidak sedang aktif menggunakan WhatsApp. Jadi bisa merasa lebih tenang untuk membaca dan membalas chat dengan tenang.
Berikut cara mematikan fitur centang biru:
Jika Anda ingin menyamar agar tak ketahuan sudah baca chat WhatsApp atau belum, begini cara mematikan centang biru:
Klik ikon tiga titik di pojok kanan atas WhatsApp
Pilih Setting
Tekan Akun > Privasi
Geser toggle pada Laporan Dibaca atau Read Receipts
Centang biru sudah non-aktif
Tanda chat WhatsApp sudah dibaca
Jika ada teman kamu yang mematikan centang biru, ada cara untuk tetap mengetahui chat sudah dibaca atau belum.
Tak lain dengan membuat WhatsApp grup. Berikut cara mengecek siapa yang tengah aktif dan sudah membaca pesan di grup:
Buat grup WhatsApp dengan si penerima pesan yang maksud
Kirimkan pesan
Setelah beberapa saat, klik titik tiga di pojok kanan atas, lalu pilih opsi ‘Info’
Di sana kamu bisa melihat apakah penerima sudah membaca pesan atau belum.
Merespons hal ini, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membekukan izin perusahaan tersebut untuk mencegah potensi risiko yang terjadi.
Terkait iming-iming kompensasi uang yang ramai beredar, Alex mengatakan hal tersebut bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain.
“Diimingi duit itu bukan cuma terjadi di Indonesia, di negara lain juga terjadi. Makanya itu salah satu pertanyaan kita,” ujar Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar di Kantor Komdigi, Jakarta, Jumat (9/5/2025).
“Dari data mereka mengambil perekaman itu, apakah ada yang murni memang ingin dengan tujuan untuk mengamankan datanya seperti apa, atau memang semuanya murni karena diimingi duit itu,” sambung Alex.
World disebut telah mengumpulkan lebih dari 500 ribu data retina dan retina code dari pengguna Indonesia.
Sebelumnya, Komdigi telah bertemu dengan pihak Tools for Humanity (TFH), startup di balik platform World pada Rabu (7/5/2025).
Alex mengatakan hasil pertemuan dan klarifikasi TFH akan diproses oleh internal Komdigi dan ditindaklanjuti melalui analisis teknis atas aplikasi dan tinjauan kebijakan privasi. Keputusan resminya atas hasil evaluasi ini disebut akan diumumkan dalam waktu dekat.
“Semua maskapai tidak mau aturan TBA diubah, saya sudah tanya ke mereka. Kalau sekarang mereka semua tidak mau diubah, hanya Garuda yang mau TBA naik,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dikutip Jumat (3/5/2025).
Alasan hampir semua maskapai tidak mendorong pembahasan TBA saat ini karena daya beli masyarakat sedang anjlok, jika harga tiket terkerek naik maka tingkat keterisian pesawat berpotensi turun.
“Bisa dibayangkan sendiri harganya sudah tinggi, apalagi kalau kita membuka (pembahasan) TBA tersebut. Jadi kami harus pertimbangkan dengan baik bagaimana daya beli masyarakat terhadap harga tiket ini,” kata Dudy.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2014 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Terakhir kali harga tiket pesawat naik terjadi pada 2019 lalu.
Meski demikian sebagian maskapai menginginkan adanya perubahan aturan tarif perjalanan jarak dekat, seperti Jakarta-Lampung. Meski dekat, namun tarif operasionalnya tetap tinggi jika dihitung per jam.
Di sisi lain, kenaikan harga tiket pesawat dapat membuat masyarakat beralih ke transportasi lain misalnya kapal laut sehingga volume lalu lintas laut menjadi lebih tinggi.
“Tapi kalau kami tidak bantu, kasihan juga maskapai yang melayani rute jarak dekat,” sebut Dudy.
Melansir Reuters pada Jumat (9/5/2025), bentrokan udara tersebut merupakan kesempatan langka bagi militer untuk mempelajari kinerja pilot, jet tempur, dan rudal udara-ke-udara dalam pertempuran aktif. Militer global akan menggunakan pengetahuan tersebut untuk mempersiapkan angkatan udara mereka sendiri untuk pertempuran.
Para ahli mengatakan penggunaan langsung senjata canggih akan dianalisis di seluruh dunia, termasuk di China dan Amerika Serikat (AS) yang keduanya sedang mempersiapkan diri untuk potensi konflik di Taiwan atau di kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas.
Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan kepada Reuters bahwa ada keyakinan tinggi bahwa Pakistan telah menggunakan pesawat J-10 buatan China untuk meluncurkan rudal udara-ke-udara terhadap jet tempur India.
Unggahan media sosial difokuskan pada kinerja rudal udara-ke-udara PL-15 China terhadap Meteor, rudal udara-ke-udara berpemandu radar yang diproduksi oleh grup Eropa MBDA. Belum ada konfirmasi resmi bahwa senjata ini digunakan.
“Komunitas perang udara di China, AS, dan sejumlah negara Eropa akan sangat tertarik untuk mencoba dan mendapatkan sebanyak mungkin kebenaran di lapangan tentang taktik, teknik, prosedur, peralatan apa yang digunakan, apa yang berhasil dan apa yang tidak,” kata Douglas Barrie, peneliti senior untuk kedirgantaraan militer di Institut Internasional untuk Studi Strategis.
“Anda bisa dibilang memiliki senjata paling canggih milik China untuk melawan senjata paling canggih milik Barat, jika memang senjata itu dibawa; kami tidak tahu itu,” kata Barrie.
Prancis dan Amerika kemungkinan besar mengharapkan intelijen serupa dari India, kata Barrie.
“PL-15 adalah masalah besar. Ini adalah sesuatu yang menjadi perhatian besar militer AS,” kata seorang eksekutif industri pertahanan.
