GOVIP138

Indonesia sudah berusia 79 tahun setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sepanjang usia tersebut, Tanah Air tercinta masih saja dirundung masalah kemiskinan. Pertanyaannya, kapan Indonesia bisa lepas dari jerat kemiskinan?

Masalah kemiskinan telah lama menjadi penyakit yang coba diselesaikan oleh pemerintah. Jika menilik jauh ke belakang, memang persentase angka kemiskinan Indonesia saat ini sudah jauh lebih baik. 

Saat era presiden Soeharto pada 1970 persentase penduduk miskin Indonesia mencapai 60%. Persentase tersebut setara dengan 70 juta jiwa, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Sementara pada Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,3% dengan jumlah penduduk miskin 25,22 juta jiwa.

Jika melihat jumlah orang miskin di Indonesia dan mengabaikan persentase terhadap jumlah penduduk, apa yang dicapai pemerintah saat ini bisa dikatakan kurang memuaskan. Sebab, era Soeharto pada 1996 jumlah penduduk miskin Indonesia hanya 22,5 juta jiwa, menurut data BPS.

Bahkan pengentasan kemiskinan di Indonesia rasa-rasanya mengalami perlambatan hingga stagnansi. Hal ini bisa dilihat dari laju penurunan jumlah penduduk miskin yang makin kecil.

Pada saat era Soeharto, sejak 1970 sampai sesaat sebelum lengser, jumlah penduduk miskin di Indonesia berhasil diturunkan dari 70 juta menjadi 22,5 juta jiwa pada 1996. Artinya sebanyak 47,5 juta jiwa orang Indonesia berhasil dibebaskan dari jerat kemiskinan dalam rentang 26 tahun.

Sementara 26 tahun paska reformasi, jumlah orang miskin hanya berjurang 24,3 juta jiwa. Tentu saja pencapaian tersebut sangatlah jomplang jika dibandingkan ekonomi Indonesia yang diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB).

Menurut buku Statistik Indonesia 1998 yang diterbitkan oleh BPS, tercatat PDB Indonesia berdasarkan harga konstan (1993) pada 1998 sebesar Rp434,09 triliun. Sementara pada triwulan pertama 2024, PDB mencapai Rp3.113 triliun. Pertumbuhan signifikan ekonomi Indonesia kenyataannya tidak dibarengi dengan laju pengentasan kemiskinan yang cepat.

Apalagi jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara., negara yang dianugerahi kekayaan alam yang melimpah masih harus tertinggal dengan  Vietnam dengan persentase kemiskinan 3,6% dari total penduduk dan Thailand 5,4%.

Minim Investasi Pendidikan Jadi Penyebab Kemiskinan 

Pendidikan menjadi salah satu faktor kunci dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian oleh Asrol dan Ahmad, 2018, tentang Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Indonesia menunjukkan ada empat faktor yang memengaruhi kemiskinan di Indonesia. Keempat faktor itu adalah PDB, rata-rata lama pendidikan, angka harapan hidup, dan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur.

Penelitian tersebut juga mengatakan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan serta pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur berdampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, dan kombinasi dari kebijakan-kebijakan ini dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di suatu negara.

Serupa, Teguh Darnanto, Ph.D  memandang pendidikan sebagai faktor terpenting yang dapat membuat seseorang keluar dari kemiskinan.

Sebab, pendidikan akan memberikan pengaruh dalam jangka panjang dalam memperbaiki kehidupan ekonomi keluarga.

Investasi pendidikan yang besar dijalankan oleh Korea Selatan, di mana negara Ginseng itu ekonominya setara atau di bawah dari Indonesia di tahun 1950-1980. 

Menurut data Bank Dunia, nilai pengeluaran pemerintah untuk pendidikan pernah mencapai 6,3% dibandingkan dengan PDB pada 1982. Sementara Indonesia pada 1989 hanya sebesar 0,9% dari PDB. Menariknya saat itu PDB Korea Selatan tercatat US$78,36 miliar dan Indonesia US$90,16 miliar.

Foto: Bank Dunia Nilai Investasi Pendidikan per PDB Indonesia Vs Korea Selatan

Masuk pertengahan tahun 1980-an ekonomi Korea Selatan pun semakin melesat meninggalkan Indonesia. Berdasarkan data Bank Indonesia PDB Korea Selatan tercatat senilai US$1,71 triliun pada 2023 dan menjadi salah satu negara maju dengan berbagai industri dan perusahaan yang mendunia.

Sementara Indonesia saat ini hanya sebagai pasar dari produk-produk Korea Selatan seperti mobil, barang elektronik, dan hiburan.

Pendampingan & Pembiyaan UltraMikro

Pendidikan memegang peranan penting bagi pengentasan kemiskinan. Pendidikan tidak harus formal, namun juga non formal seperti pelatihan, misalnya pengelolaan modal atau keuangan.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) bukanlah menjadi solusi utama dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. Sebab sifatnya yang konsumtif. Jika ingin mengurangi kemiskinan, perlu adanya kebijakan yang produktif untuk masyarakat miskin. Misalnya saja pendampingan dan pembiayaan UMKM ultra mikro. 

Pendampingan diperlukan agar modal yang disalurkan tidak habis untuk kegiatan konsumtif, melainkan sebagai modal usaha yang produktif. Pendampingan tersebut adalah salah satu upaya peningkatan pendidikan atau literasi soal keuangan.

Pendidikan tersebut bisa berkesinambungan sesuai dengan perkembangan. Misalnya saja ke arah teknologi. 

Adanya teknologi dapat memangkas jarak antara penjual dan pembeli. Hanya saja bagi pengusaha ultramikro atau di desa, pengetahuan soal pemanfaatan ekonomi teknologi sangat minim. Sehingga perlu adanya sosialisasi dan pendampingan lebih lanjut.

Berdasarkan data BPS, jumlah wirausaha pemula Indonesia per Februari 2024, terdapat sebanyak 51,55 juta. Adapun sebanyak 29,11 juta wirausaha pemula tersebut berusaha sendiri, sedangkan 22,44 juta sisanya berusaha dengan dibantu oleh buruh tak tetap/tak dibayar.

Sementara itu, terdapat sekitar 5,01 juta wirausaha mapan per Februari 2024, meningkat dibandingkan Februari 2023 sebesar 2,04%.

Wirausaha dapat menjadi salah satu solusi meningkatkan pendapatan per kapita penduduk dengan memanfaatkan keunggulan daerah sekitar. Setidaknya lebih rasional dibandingkan mimpi jadi pekerja di kota besar yang peluangnya sangat terbatas. Apalagi perputaran ekonomi Indonesia yang masih banyak di pulau Jawa.

kas138

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan Pidato Kenegaraan untuk terakhir kalinya pada hari ini, Jumat (16/8/2024). Melalui pidato terakhirnya, Jokowi mengucapkan kata-kata yang tidak biasa, terutama permohonan maaf.

Berbeda dengan pidato tahun lalu di mana Jokowi banyak membicarakan politik dan menyampaikan curhatan hati (curhat), pidato kenegaraan tahun ini lebih banyak membicarakan pencapaian.

Tahun ini adalah periode terakhir kepemimpinan Jokowi dan pidato hari ini menjadi pidato kenegaraan yang terakhir.

Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia dari 2019-2024, setidaknya ada empat kata baru yang disampaikan Jokowi dalam pidato kenegaraan kali ini. Kata tersebut adalah “maaf”, “start up”, “smelter”, dan “asing”.
Dia juga menyebut Prabowo Subianto untuk pertama kalinya setelah 2019. Pada Pidato Kenegaraan 2019 secara khusus Jokowi menyebut Prabowo sebagai sahabat. Prabowo adalah pesaing Jokowi dalam pemilihan preside (pilpres) 2019.
Kata “maaf” muncul tiga kali dalam Pidato Kenegaraan saat Jokowi meminta permohonan maaf kepada rakyat Indonesia.

“Saya dan Prof.Dr.(H.C.) K.H. Ma’ruf Amin mohon maaf. Mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi, kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik, yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia,” tutur Jokowi dalam Pidato Kenegaraan di Gedung DPR/MPR hari ini, Jakarta (16/8/2024).

Jokowi juga pertama kali menyebut kata start up dalam Pidato Kenegaraannya. Kata tersebut disampaikan sebagai bentuk pencapaian digitalisasi.

“Cakupan ini akan menjadi ekosistem yang baik untuk mendorong digitalisasi UMKM dan pengembangan start up Indonesia sehingga akan melahirkan semakin banyak entrepreneur muda berkualitas di negeri ini,” tutur Jokowi.

Kata “smelter” juga pertama kali disebut Jokowi tahun ini sebagai bukti pencapaian hilirisasi.

“Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini,” ujarnya.

Satu kata baru lagi adalah “asing”. Jokowi menyampaikan kata tersebut untuk menggambarkan pencapaiannya dalam investasi.

“Oleh sebab itu, kita juga telah mengambil kembali aset kita yang selama puluhan tahun dikelola oleh pihak asing, yang selama puluhan tahun diambil manfaat besarnya oleh pihak asing, seperti Freeport, Blok Rokan, dan Newmont. Alhamdulillah, semua itu bisa kita ambil alih kembali,” tutur Jokowi.

Kas138

Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya penegakan hukum di Indonesia. Ia mengatakan negara harus hadir untuk menjamin hak warga negara secara adil dan setara.

Menurut dia, banyak masalah yang muncul dan dihadapi oleh rakyat. Untuk itu, rakyat makin membutuhkan respons yang cepat tanggap dari pemerintah.

Puan menyoroti maraknya masyarakat yang akhirnya mengambil inisiatif sendiri dalam mem-viralkan masalah yang dihadapi agar mendapat tanggapan dari penegak hukum.

“Ketika negara terlambat atau tidak responsif, rakyat mengambil inisiatifnya sendiri dengan mem-viralkan di media sosial. No viral, no justice,” kata Puan dalam pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2024, di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (16/8/2024).

Ia mengatakan saat ini peran media sosial berperan dalam memberikan ruang kepada masyarakat dalam melakukan fungsi kontrol sosial.

Lebih lanjut, Puan mengatakan persepsi masyarakat bisa dibentuk melalui media sosial. Banyak orang yang citranya terangkat melalui media sosial, pun sebaliknya banyak yang terjungkal akibat media sosial.

“Bahkan orang yang baik dapat dipersepsikan menjadi orang yang jahat, begitu juga sebaliknya orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik, orang yang salah menjadi orang yang benar, orang yang benar menjadi orang yang salah,” kata Puan dalam pidatonya.

Puan menekankan bahwa demokrasi wacana bukan kebebasan tanpa batas. Ia mengatakan batas dari hak setiap warga negara di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga negara yang lain sama pentingnya.

“Hak warga negara dibatasi oleh hak warga negara yang lainnya,” ujarnya.

Untuk itu, Puan mengatakan peran negara diperlukan untuk menjamin hak berdemokrasi yang setara bagi semua warga negara. Antara lain hak untuk hidup tentram bagi sesama warga negara, serta menjamin dan melindungi harkat dan martabat setiap orang.

Kas138

Ketua DPR RI, Puan Maharani mengenakan kebaya Kutu Baru warna keemasan saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2024 di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, Puan tampak anggun berkat kebaya Kutu Baru emas yang dipadukan dengan selendang sampiran di bahu berwarna senada. Sebagai bawahan, Puan mengenakan kain batik berwarna dasar hitam dengan aksen motif berwarna cokelat dan emas. Untuk melengkapi penampilannya, Puan menata rambutnya dengan sanggul sederhana.

Ternyata, kebaya yang dikenakan oleh putri kandung Megawati Soekarnoputri ini dirancang oleh desainer Indonesia, Didiet Maulana dan memiliki beragam makna yang mendalam.

Didiet menjelaskan, kebaya yang dikenakan oleh Puan bukanlah Kutu Baru biasa. Bahkan, bahan kain yang digunakan untuk menciptakan kebaya tersebut memiliki makna mendalam, salah satunya terkait optimisme.

“Kain French Lace yang dibentuk menjadi Kutubaru ini terinspirasi dari sebuah optimisme yang saya rasa patut dimiliki dalam melihat potensi indah yang dimiliki dalam diri, [yakni] bahwa setiap kita adalah emas. Bahwa setiap kita adalah emas,” ujar Didiet melalui keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Didiet mengungkapkan, makna kebaya emas yang digunakan oleh Puan berkaitan dengan peringatan 79 tahun kemerdekaan Indonesia, yakni semangat, kesuksesan, dan kemenangan.

Bila dilihat secara detail, bagian depan kebaya emas milik Puan dibuat tumpal dengan buketan atau bunga yang dipengaruhi dari pesisiran peranakan China dengan warna-warni. Tak hanya itu, Puan juga mengenakan aksesoris bros kupu-kupu pada bagian panel tengah kebaya untuk mempercantik penampilannya.

Bukan hanya sekadar mempercantik penampilan, bros kupu-kupu ternyata dipilih karena hewan tersebut memang memiliki makna yang mendalam. Bahkan, kupu-kupu sering muncul dalam berbagai motif kain di Indonesia.

“Motif kupu-kupu banyak ditampilkan dalam berbagai motif wastra di Indonesia. Melambangkan metamorfosa bahwa semua adalah proses yang harus dibangun satu per satu,” jelas Didiet.

Guna melengkapi kebaya, Didiet menyebut bahwa Puan menggunakan selendang sutra berwarna emas muda. Adapun, selendang sutra dipilih karena melambangkan kelembutan.

Sebagai bawahan, Didiet melengkapi penampilan Puan dengan kain batik tulis motif sulur dan buketan yang melambangkan keindahan dan proses yang bertumbuh.

Selain itu, aksen motif Kawung pada bagian pinggir kain membuat cucu Soekarno itu tampak anggun dan memperlihatkan sosok perempuan Indonesia yang mencintai persatuan.

“Motif kawung menjadi simbol kemurnian, kebaikan, dan persatuan,” tegas Didiet.

Kas138

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memberikan gelar kehormatan dan tanda jasa kepada 64 tokoh jelang HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Salah tokoh yang memperoleh gelar tanda jasa dan kehormatan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2024), adalah CEO dan Founder PT DCI Indonesia TBK Otto Toto Sugiri. Sosok tersebut juga dikenal sebagai ‘Bill Gates’ RI karena perannya dalam mempermudah akses dan ekosistem digital RI. Dirinya diketahui merupakan salah satu pionir dalam bisnis data center yang saat ini kian booming dan mulai dijajaki oleh banyak pemain lain.

Lantas, siapa sosok Otto Toto Sugiri?

Pria berkelahiran Bandung yang akrab dengan panggilan Toto ini merupakan sesepuh di bidang teknologi di Indonesia dan sudah melanglang buana di sektor ini sejak 1989 hingga menjadi pencetus berbagai perusahaan historis.

Toto merupakan pendiri perusahaan pusat data Sigma Cipta Caraka dimana perusahaan saat itu mengembangkan software untuk digunakan bisnis seperti bank untuk mempermudah operasional bisnis tersebut.

Di tengah kesibukannya di Sigma, Toto juga sempat mendirikan perusahaan penyedia jasa internet pertama di Indonesia yakni Indonet pada tahun 1995, sebelum akhirnya melantai dengan kode emiten EDGE dan kemudian dijual ke perusahaan Digital Edge Limited asal Hong Kong. Dari penjualan ini, dirinya berhasil meraup hampir Rp 1 triliun.

Namun pada 2007, Toto berpisah dengan perusahaan yang membesarkan namanya ini karena pemerintah melalui Telkom Indonesia ingin mengembangkan sektor teknologi di dalam negeri sehingga mengakuisisi Sigma dan mengubahnya menjadi Telkom Sigma.

Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan sektor teknologi inilah yang disebut-sebut akhirnya meluluhkan hati Toto untuk melepas perusahaanya ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kedua terbesar di Indonesia ini.

Selepas melakukan penjualan Sigma, Toto kembali mendirikan dan mendanai perusahaan teknologi yakni perusahaan data center tier 4 pertama di Indonesia bermodal senilai US$ 200 juta bernama DCI Indonesia yang akhirnya memperkaya Toto triliunan, pasca sahamnya diborong oleh Anthony Salim.

Prospektus IPO DCII menyebutkan produk pendiri perusahaan yakni Otto Toto Sugiri, salah satu tokoh data center dan perusahaan teknologi di Tanah Air.

Dia lahir pada tahun 1953, berkewarganegaraan Indonesia, menjabat sebagai Presiden Direktur DCII.

Dia memperoleh gelar Sarjana dan Master di bidang computer engineering dari RWTH Aachen German University, Jerman pada 1980. Mengawali kariernya sebagai IT General Manager PT Bank Bali pada tahun 1983.

Kemudian menjabat sebagai Direktur PT Sigma Cipta Caraka pada tahun 1989 sampai tahun 2010. Dia merupakan pendiri dari PT Indointernet Tbk (EDGE) dan Bali Camp (di bawah PT Sigma Cipta Caraka). Dia mulai bergabung menjadi Komisaris DCII pada tahun 2012 dan menjabat sebagai Presiden Direktur DCII pada tahun 2016 sampai sekarang.

Kas138

Di antara ramai riuh Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sosok Iriana memberi warna lain melalui pakaian tardisional yang dikenakan.

Ragam prestasi dan perjuangannya, tak jarang sorotan terhadap seorang perempuan berpusat pada kecantikan dan pesonanya-mulai dari penampilan fisik hingga gaya berhias diri. Kebebasan perempuan dalam berhias menambah keragaman kecantikan di Indonesia.

Terkait hal tersebut, Ibu Iriana memiliki selera tersendiri. “Understated” adalah kata yang tepat menggambarkan gaya berpakaiannya. Sederhana namun memikat, pilihan warnanya selalu selaras dengan warna kulitnya, menciptakan kesan ‘glowing’. Potongan busana yang pas membuat orang-orang bergumam, “Wah, elegan ya.”

Dalam setiap sidang MPR Tahunan, Ibu Iriana selalu hadir mendampingi Presiden Jokowi, menampilkan koleksi kebaya yang anggun setiap tahunnya. Dari awal masa jabatan Presiden Jokowi hingga sidang MPR 2024, berikut koleksi gaya kebaya Ibu Iriana yang memikat.

2015 – Elegan dan anggun, Ibu Iriana tampil cantik dengan sanggul simpel, melengkapi kebaya ungu yang dipadu dengan batik tumpal senada. Sebuah kombinasi yang mencerminkan keanggunan tradisi dalam modernitas.

2016 -Warna salmon terbukti menjadi pilihan yang tepat bagi Ibu. Warna kebaya kurung yang dikenakan membuat wajah Ibu semakin cerah, terutama saat dipadukan dengan perhiasan mutiara.

2017 – Mengikuti jejak warna yang dikenakan Pak Jokowi, Ibu Iriana memilih kebaya adat Bali yang elegan, lengkap dengan kain songket prada Bali. Bersama dengan Pak Jokowi yang mengenakan pakaian adat Bugis, Ibu Iriana tampil serasi dan menawan.

2018 – Di tahun ini, Ibu Iriana memilih kain yang sempat menjadi tren di Lebaran 2024. Dikenal sebagai ‘shimmer-shimmer’ di kalangan netizen, kebaya kurung berbahan duchess satin berwarna mauve memberikan sentuhan kemewahan yang tetap terlihat understated.

2019 – Motif batik parang tak pernah gagal untuk memancarkan kharisma. Ibu Iriana tampak karismatik dan manis dalam balutan kebaya kurung berwarna broken white, dipadukan dengan batik parang yang elegan.

2022- Ibu Iriana kembali memilih motif batik parang tahun ini, tampil dainty dengan kebaya kurung berbahan tulle yang dipadu selendang chiffon bergradasi lembut. Penampilan ini semakin anggun dengan kerudung yang senada.

2023 – Tahun lalu, Ibu Iriana memukau dengan kebaya kurung berwarna kuning, dipadukan dengan kain songket yang serasi. Selendang organza dengan tambahan renda menambahkan sentuhan manis yang elegan.”

2024 – Organza nampaknya memang selaras dengan karakter Ibu Iriana. Di Sidang Tahunan MPR 2024, Ibu kembali memukau dengan kebaya kurung yang dipadukan selendang organza, mengikuti tren terkini. Warna soft mauve dipadukan dengan kalung dan anting-anting mutiara, memberikan kesan cantik yang tak tertandingi.

Kera4d

Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian atau Lembaga meningkat pesat pada Juli 2024. Di antaranya disumbang oleh pendapatan di sektor pendidikan, perguruan tinggi, rumah sakit, hingga STNK dan SIM.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, untuk setoran PNBP BLU itu selama tujuh bulan terakhir telah mencapai Rp 50,7 triliun atau naik 18,2% dibanding periode per Juli 2023 sebesar Rp 42,9 triliun. Besarannya pun telah mencapai 60,9% dari target yang ditetapkan dalam APBN 2024.

“PNBP yang sekarang ini dikelola K/L, yaitu melalui BLU-BLU Mereka itu tumbuh 18,2% mencapai Rp 50,7 triliun,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di kantornya, dikutip Rabu (14/8/2024).

Sri Mulyani mengatakan, kontribusi PNBP dari BLU itu di antaranya disumbang dari BLU yang bergerak mengelola sektor pendidikan seperti perguruan tinggi, kesehatan seperti rumah sakit, visa dan paspor di Kementerian Hukum dan HAM, serta setoran PNBP pembuatan SIM dan STNK di Kepolisian.

“Baik BLU pendidikan, perguruan tinggi, rumah sakit, dan juga seperti tempatnya hukum dan HAM visa paspor, kemudian untuk Polri STNK-SIM, itu semua nya mendapatkan pendapatan yang dikelola oleh mereka,” ucap Sri Mulyani.

Meski demikian, khusus setoran PNBP Polri, ada sedikit penurunan per Juli 2024, dipengaruhi oleh turunnya penjualan kendaraan secara wholesale atau dari pabrik ke dealer sebesar 21% secara tahunan periode Januari-Mei 2024 menjadi 334.969 unit, dari sebelumnya 423.771 unit.

Direktur PNBP K/L di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo mengatakan, pendapatan pelayanan kepolisian seperti melalui SIM, BPKB, STNK, hingga Pengamanan Objek Vital sampai 31 Juli 2024 sebesar Rp 5,39 triliun, turun 1,1% dibanding periode yang sama pada 2023 senilai Rp 5,45 triliun.

Kontribusi dari pendapatan pelayanan SIM, BPKP, STNK, hingga Pengamanan Objek Vital itu sendiri mencapai 95,2% dari total PNBP Polri. Nilainya pendapatan pelayanan itu sudah sebesar Rp 5,13 triliun juga turun tipis dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp 5,26 triliun.

“Ini disebabkan kurang optimalnya penerimaan PNBP Fungsi Lantas, dipengaruhi oleh penjualan kendaraan wholesale turun 21% year on year atau sebanyak 334.969 unit pada periode Januari-Mei 2024, di mana pada 2023 sebanyak 423.771 unit,” dikutip dari catatan Wawan.

Adapun, dari catatan CNBC Indonesia, penjualan mobil nasional turun lagi di bulan Juli 2024. Data yang dirilis oleh PT Astra International Tbk menunjukkan, penjualan mobil bulan Juli 2024 tercatat sebanyak 74.160 unit. Angka ini turun 0,62% atau 463 unit dibandingkan bulan Juni 2024 yang mencatat penjualan sebanyak 74.623 unit.

Jika dibandingkan Juli 2023, terjadi penurunan penjualan sebesar 7,88% atau 6.344 unit. Sebagai catatan, Astra menguasai pangsa pasar penjualan mobil di Tanah Air. Hingga Juli 2024, pangsa pasar mobil Astra tetap stabil yaitu 57%.

Penjualan mobil nasional tahun ini memang menunjukkan kinerja yang tak secemerlang tahun 2023. Sejak awal tahun 2024, penjualan mobil tercatat paling tinggi di bulan Maret, yakni 74.780 unit. Dan paling rendah di bulan April yang sebanyak 48.762 unit.

Sementara di tahun 2023, penjualan mobil terendah mencapai 58.981 unit di bulan April dan tertinggi mencapai 101.272 unit di bulan Maret.

Jika dibandingkan bulan ke bulan, penjualan mobil nasional tahun 2023 selalu di atas 80.000 unit, kecuali di bulan April. Sementara di tahun 2024, penjualan mobil bulanan selalu di bawah 80.000 unit.

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berkomitmen menghadirkan listrik andal untuk operasional pabrik baterai anoda lithium di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah. Pabrik ini baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 7 Agustus 2024 lalu.

Listrik andal PLN ini merupakan wujud dukungan terhadap program hilirisasi industri mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik yang dicanangkan pemerintah.

Jokowi menyebutkan bahwa operasional pabrik anoda lithium di KEK Kendal ini merupakan langkah penting dalam mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di Tanah Air. Dengan begitu, pabrik ini diharapkan dapat memproduksi 80 ribu ton material anoda per tahun yang setara dengan 1,5 juta mobil listrik.

“Sangat besar sekali, apalagi kalau ditambah dengan 80 ribu ton produksi di industri ini, berarti akan menjadi 3 juta mobil listrik per tahunnya. Sebuah jumlah yang sangat besar, sehingga kita akan menjadi pemasok terbesar, baik EV (electric vehicle) baterai maupun kendaraan listriknya,” ujar Presiden, dikutip Rabu (14/8/2024).

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, pihaknya bersedia menyuplai semua kebutuhan listrik untuk pengembangan ekosistem industri di KEK Kendal. Ini mengingat, KEK Kendal akan memegang peranan besar dalam pengembangan industri Tanah Air, khususnya untuk hilirisasi industri mineral.

Menurut dia, komitmen PLN ini pun sejalan dengan visi Pemerintah dalam menggenjot hilirisasi industri untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia melalui peningkatan nilai jual komoditas hasil mineral.

“PLN berperan strategis dalam mendukung operasional pabrik ini dengan memastikan pasokan listrik yang stabil. Saat ini kami mempunyai pasokan listrik yang andal dan kami pastikan seluruh sistem kelistrikan kami mampu menjawab kebutuhan listrik industri di KEK Kendal,” ujar Darmawan.

Di samping itu, General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan DIY, Mochamad Soffin Hadi menjelaskan, guna menyuplai listrik andal ke KEK Kendal, PLN telah melakukan penyambungan listrik dengan total daya 99,19 Mega Volt Ampere (MVA).

Selain itu, PLN juga telah menyuplai kelistrikan sebesar 2 x 15,5 MVA ke pabrik baterai dan akan menambah suplai sebesar 2 x 15,5 MVA pada bulan Desember 2024 untuk operasional pabrik fase kedua.

“Kami sangat bangga dapat berkontribusi dalam pengembangan KEK Kendal melalui dukungan kelistrikan untuk pabrik baterai anoda lithium ini. Kami percaya bahwa investasi dalam infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkualitas akan mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia,” tandasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta PT Asuransi Jiwasraya (Persero) untuk segera memenuhi kewajiban para nasabah yang telah mengantongi putusan inkracht atas pengembalian kerugiannya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, OJK menghormati proses hukum yang berjalan dan memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum dengan data dan informasi yang dibutuhkan.

“OJK menghormati keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan meminta para pihak melaksanakan putusan pengadilan tersebut dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku,” ungkap Ogi dalam keterangan tertulis dikutip Kamis, (8/8/2024).

Sampai dengan saat ini, Jiwasraya masih dalam pengawasan khusus dan dalam proses menyelesaikan Rencana Tindak/Rencana Penyehatan Keuangan Perubahan yang telah mendapat dukungan dan pernyataan tidak keberatan dari Kementerian BUMN, serta telah dinyatakan tidak keberatan juga oleh OJK.

Sementara itu, sebagai langkah penyelamatan para nasabah Jiwasraya yang lain, sebanyak 99,7% polis telah dipindahkan ke ke IFG Life. Sebagai bagian dari penyelamatan premi nasabah Jiwasraya tersebut, IFG Life dikabarkan melelang aset bekas kantor Jiwasraya.

Padahal, pelelangan aset ini dikhawatirkan oleh para nasabah inkracht yang tidak mengikuti restrukturisasi. Mereka khawatir, Jiwasraya tidak akan memiliki aset yang cukup untuk membayar kewajiban para nasabah inkracht.

Atas hal ini, Ogi menyampaikan bahwa aset bekas kantor Jiwasraya yang dilakukan pelelangan merupakan aset milik Jiwasraya yang telah dialihkan kepada IFG Life seiring dengan beralihnya liabilitas polis Jiwasraya ke IFG life untuk polis yang telah menyetujui restrukturisasi.

Pelelangan asset property IFG Life dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas aset agar profil aset investasi sesuai dengan profil liabilitasnya. Strategi perubahan alokasi asset dari asset non liquid menjadi asset liquid akan mendorong pertumbuhan hasil investasi yang lebih baik untuk menjamin kewajiban kepada pemegang polis.

“Kepada pemegang polis yang menolak restrukturisasi, Jiwasraya tetap menawarkan ulang opsi restrukturisasi polis. Dalam perkembangannya, OJK telah meminta Jiwasraya untuk menyampaikan rencana aksi termasuk rencana pemenuhan kewajiban kepada nasabah yang masih
menolak restrukturisasi,” tandasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merilis payung hukum tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dipakai untuk pembangkit listrik. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam beleid tersebut terkait dengan TKDN untuk proyek pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Perihal aturan TKDN PLTS, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menjelaskan, proyek infrastruktur ketenagalistrikan wajib mengikuti aturan TKDN dalam peraturan ini.

Namun, peraturan ini juga menyebutkan, bagi yang telah terikat dalam perjanjian pinjaman atau hibah luar negeri, maka ada pengecualian. Adapun pinjaman atau hibah dari luar negeri tersebut minimal sebesar 50% dari total nilai proyek.

“Intinya wajib menggunakan TKDN, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri,” terang Rahmat dalam acara Sosialisasi Peraturan Menteri Yang Berkaitan dengan TKDN Sektor Ketenagalistrikan di Jakarta, dikutip Kamis (8/8/2024).

Rahmat mencontohkan, misalnya: terdapat perusahaan yang meminjam sekitar US$ 100 juta dari pihak swasta/bank swasta, di mana terms-nya and condition-nya komersil.

Namun, mereka bilang datang ke World Bank atau ke ADB, tambahin dong US$ 100 ribu, namun diberikan 2 pinjaman lalu memasukkan peraturan ini. “Jadi sebenarnya cuma 0,1% tapi dia minta, oh ini kan saya diatur sama World Bank, kalau kayak gitu kita gak mau, suruh berarti jangan minjem dari World Bank atau ADB,” bebernya.

Asal tahu saja, peraturan terkait TKDN untuk pembangkit ini tertuang dalam Pasal 17 Permen ESDM No 11/2024. Berikut detail isinya:

Pasal 17

(1) Ketentuan kewajiban penggunaan Barang dan/atau Jasa Produk Dalam Negeri untuk Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

(2) Pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk 1 (satu) Proyek Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan untuk pemenuhan kebutuhan listrik domestik yang baik seluruhnya atau sebagian dengan nilai paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari kreditor multilateral dan/atau kreditor bilateral (development bank atau financial institution), meliputi:

a. perjanjian hibah luar negeri berbentuk perjanjian hibah luar negeri pemerintah, perjanjian penerusan hibah luar negeri pemerintah, atau perjanjian hibah langsung ke badan usaha; atau

b. perjanjian pinjaman luar negeri berbentuk perjanjian pinjaman luar negeri pemerintah, perjanjian penerusan pinjaman pemerintah, atau perjanjian pinjaman langsung (direct lending) dengan penjaminan pemerintah atau tanpa penjaminan pemerintah ke badan usaha.

Berdasarkan Pasal 19 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2024, proyek PLTS yang dapat diberikan relaksasi harus memiliki dua syarat.

Pertama, memiliki perjanjian jual beli tenaga listriknya ditandatangani paling lambat 31 Desember 2024. Kedua, direncanakan beroperasi secara komersial paling lambat 30 Juni 2026 sesuai rencana usaha penyediaan tenaga listrik.

Pemberian relaksasi TKDN dilaksanakan sampai dengan tanggal 30 Juni 2025. Adapun relaksasi TKDN untuk PLTS memiliki ketentuan sebagai berikut:

a. Daftar proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTS ditetapkan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh menteri koordinator yang membidangi urusan koordinasi di bidang energi.

b. Proyek pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTS menggunakan modul surya yang dirakit di dalam negeri atau modul surya yang diimpor secara utuh oleh perusahaan industri modul surya dalam negeri dan/atau perusahaan industri modul surya luar negeri. Perusahaan itu juga harus memiliki komitmen investasi untuk memproduksi modul surya di dalam negeri dan memenuhi ketentuan TKDN modul surya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

c. Kesanggupan penyelesaian produksi modul surya sesuai dengan ketentuan TKDN modul surya dalam waktu paling lambat 31 Desember 2025.