GOVIP138

Bank Indonesia (BI) dan Bank Negara Malaysia (BNM) sepakat memperbarui perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal (Local Currency Bilateral Swap Arrangement/LCBSA).

Perjanjian ditandatangani oleh Gubernur BI Perry Warjiyo dan Gubernur BNM Dato’ Seri Abdul Rasheed Ghaffour dalam pertemuan bilateral tingkat tinggi yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (27/9).

“Bank Indonesia memandang peningkatan kerja sama perjanjian swap bilateral dalam mata uang lokal dengan BNM merepresentasikan peran penting kerja sama internasional sebagai bagian dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang mendukung kebijakan utama di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran,” kata Perry.

Menurut dia, peningkatan kerja sama tersebut juga berkontribusi terhadap pengembangan transaksi berbasis mata uang lokal kedua negara.

Pembaruan LCBSA memungkinkan pertukaran mata uang lokal antara kedua bank sentral hingga senilai 24 miliar Ringgit Malaysia atau Rp82 triliun untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

Dalam pertemuan bilateral tersebut, pemimpin kedua bank sentral membahas arah kebijakan yang mencakup makroekonomi, moneter, dan keuangan, sistem pembayaran dan digitalisasi, serta strategi untuk memajukan keuangan Islam.

Sementara Gubernur BNM Dato Seri’ Abdul Rasheed Ghaffour menuturkan kerja sama LCBSA melengkapi kerja sama transaksi berbasis mata uang lokal (Local Currency Transaction/LCT) yang sudah berjalan dan saat ini menjadi skema utama dalam penyelesaian transaksi perdagangan dan investasi dalam mata uang masing-masing negara.

“Seiring meningkatnya perdagangan dan interkoneksi keuangan antara Malaysia dan Indonesia, kami menyambut baik kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama dengan BI melalui pembaruan perjanjian LCBSA ini,” tuturnya.

Pembaruan kerja sama LBCSA BI dan BNM merupakan aspirasi bersama kedua pihak setelah kerja sama LCBSA pertama kali diimplementasikan pada 2019 dan diperpanjang pada 2022, serta menjadi bagian dari upaya kontinu memperkuat kerja sama kedua bank sentral yang terjalin sejak lama.

Kesepakatan tersebut mencerminkan upaya kolaboratif dalam memperkuat ketahanan eksternal sekaligus mendukung penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi kedua negara.

https://pafisibolga.info/

https://pafipadangsidimpuan.info/

https://pafiprabumulih.info/

https://pafilubuklinggau.info/

https://heylink.me/cucu-zeus-gacor/

Bank Indonesia (BI) mengatakan aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik mencapai Rp9,73 triliun selama periode transaksi 23-26 September 2024.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Jumat, menuturkan bahwa nilai tersebut terdiri dari aliran modal asing keluar bersih di pasar saham Rp2,88 triliun, Surat Berharga Negara (SBN) Rp1,30 triliun, dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) Rp5,55 triliun.

Dengan demikian, sejak 1-26 September 2024, total modal asing masuk bersih di pasar SBN Rp31,07 triliun, di pasar saham Rp57,13 triliun, dan di SRBI Rp193,60 triliun.

Berdasarkan data setelmen sampai dengan 26 September 2024 pada semester-II 2024, nonresiden tercatat beli neto sebesar Rp56,79 triliun di pasar saham, Rp65,03 triliun di pasar SBN dan Rp63,25 triliun di SRBI.

Kemudian, premi risiko investasi atau premi credit default swaps (CDS) Indonesia 5 tahun per 26 September 2024 sebesar 67,36 basis poin (bps), naik dibandingkan 20 September 2024 sebesar 67,28 bps.

Rupiah di awal perdagangan Jumat (27/9) dibuka pada level Rp15.070 per dolar AS, menguat daripada penutupan perdagangan Kamis (26/9) yang sebesar Rp15.160 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah di level 100,56 di akhir perdagangan Kamis (26/9).

Imbal hasil atau yield SBN Indonesia tenor 10 tahun naik di 6,47 persen. Sedangkan imbal hasil surat utang AS alias US Treasury Note tenor 10 tahun naik ke level 3,796 persen.

Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

https://push-agency.net/

https://dronetechroofing.com/

https://modernjewishhome.com/

https://pafitanjungbalai.info/

https://heylink.me/KASS138/

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jawa Timur menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di provinsi itu mengalami surplus sebesar Rp80,40 triliun per Agustus 2024 dari target surplus tahun ini sebesar Rp146,49 triliun.

“Surplus APBN di Jawa Timur sampai 31 Juli 2024 sebesar Rp80,40 triliun,” kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu Jatim Didyk Choiroel di Malang, Jawa Timur, Jumat.

Untuk realisasi pendapatan negara hingga Agustus 2024, kata Didyk, mencapai Rp168,28 triliun atau 58,52 persen dari target sebesar Rp287,5 triliun atau tumbuh 5,48 persen dibanding periode yang sama tahun 2023.

Pendapatan negara, katanya, terdiri atas penerimaan perpajakan yang terealisasi sebesar Rp162,94 triliun atau 57,75 persen dari target dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp5,33 triliun atau 98,94 persen dari target sebesar Rp5,39 triliun.

Untuk Pendapatan Negara sebesar Rp143,73 triliun berasal dari Penerimaan Perpajakan Rp139,39 triliun atau 51,15 persen dari target, serta PNBP Rp4,33 triliun yang merupakan 80,31 persen dari target Rp5,39 triliun.

Penerimaan Perpajakan disumbang oleh penerimaan Ditjen Pajak sebesar Rp77,32 triliun (59,41 persen) dari target dan penerimaan Kepabean dan Cukai Ditjen Bea Cukai sebesar Rp85,62 triliun (56,33 persen) dari target.

Sementara itu, belanja negara sampai Agustus 2024 terserap sebesar Rp87,87 triliun atau 65,23 persen dari pagu belanja negara di Jawa Timur.

Kinerja belanja negara terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp31,46 triliun atau naik 14,21 persen (year of year/yoy) dan transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp56,42 triliun atau tumbuh 10,86 persen (yoy)

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) menghasilkan beberapa output, diantaranya pembangunan jalan sepanjang 90 kilometer, pemeliharaan jalan sepanjang 1.795 kilometer, rehabilitasi jalan sepanjang 179 kilometer dengan anggaran sebesar Rp1,16 triliun.

Selain itu, dibidang irigasi senilai Rp576,62 miliar, jembatan senilai Rp162,99 miliar, Pendidikan sebesar Rp1,37 triliun yang mencakup pembangunan Gedung universitas, KIP Kuliah untuk 17.336 mahasiswa, dan pengabdian masyarakat kepada 3.232 orang.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemenkeu Jawa Timur Sigit Danang Joyo mengaku optimistis perekonomian provinsi itu pada 2025 bisa tumbuh hingga lima persen.

“Kami yakin tahun depan perekonomian Jatim mampu tumbuh lima persen, karena sejumlah indikator positif. Pada Triwulan II 2024, perekonomian Jatim konsisten tumbuh sebesar 4,98 persen (yoy), 2,87 persen (qtq),” katanya.

https://totallycebu.com/

https://boglechandler.com/

https://menes-job.com/

https://lankarani.net/

https://heylink.me/antirungkatclub/

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Muchamad Arifin menyatakan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) yang terkumpul dari subjek pajak orang pribadi berkontribusi hingga 15,7 persen terhadap total penerimaan pajak nasional.

Ia menuturkan bahwa kontribusi pajak penghasilan dari subjek pajak orang pribadi dibayarkan melalui dua cara, yaitu dibayar oleh setiap individu melalui pembayaran sendiri (kelompok PPh Orang Pribadi) atau dipotong oleh pemberi kerja (PPh Pasal 21).

“Total kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 15,7 persen, terdiri dari kontribusi PPh (Pajak Penghasilan) pasal 21 sebesar 14,7 persen dan PPh orang pribadi 1 persen,” kata Muchamad Arifin di Serang, Banten, Jumat.

Ia menuturkan bahwa kontribusi tersebut berasal dari semua kelas ekonomi masyarakat, tiak hanya kelas menengah atau hanya kelas atas.

“Kontribusi penerimaan pajak tidak dikelompokkan ke dalam kontribusi kelas menengah dan nonkelas menengah, namun dikelompokkan dalam kelompok subyek pajak PPh orang pribadi dan subyek pajak badan serta per kelompok jenis pajak,” jelasnya.

Arifin mengatakan bahwa kini pihaknya tengah berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui edukasi, penguatan pengawasan dan pemeriksaan, serta pengembangan core tax system untuk mengumpulkan data para wajib pajak dengan lebih komprehensif.

Ia mengatakan bahwa sistem yang ditargetkan untuk diluncurkan pada akhir Desember 2024 tersebut tidak hanya akan mengumpulkan data para wajib pajak terkait PPh, tapi semua jenis pajak.

“Core taxsystem nanti akan menggabungkan beberapa data, baik dari internal Kemenkeu maupun eksternal dari instansi, lembaga, atau asosiasi. Itu nanti dihubungkan dengan NIK, sehingga wajib pajak (yang belum punya NPWP) masuk ke sistem kami, jadi basis pajak meningkat,” imbuh Arifin.

Kementerian Keuangan mencatat bahwa pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak mencapai Rp1.196,54 triliun per Agustus 2024, atau 60,16 persen dari target dalam APBN 2024.

https://huat138.jp.net/

https://jagohuat.shop/

https://terushuat.site/

https://epal-shop.com/

https://heylink.me/KAS138__/

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) mencatatkan pertumbuhan aset konsolidasi secara berkelanjutan dan mencetak aset terbesar sepanjang berdirinya perusahaan yaitu sebesar Rp 1.977,37 triliun pada akhir triwulan II 2024 atau tumbuh 9,54% year on year.

Sebagai perbandingan, pada Triwulan II-2019 tercatat aset BRI sebesar Rp 1.288,19 triliun. Artinya dalam lima tahun aset BRI telah tumbuh Rp 689,18 triliun atau 53,4%. Berdasarkan laporan keuangan Triwulan II-2024, BRI sendiri berhasil menorehkan aset konsolidasian sebesar Rp 1.977,37 triliun pada akhir Juni 2024.

Keberhasilan BRI dalam mencatatkan aset terbesar sepanjang sejarah perseroan tak lepas dari komitmennya yang terus mendorong pemberdayaan kepada segmen Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan laporan Kinerja Keuangan Triwulan II-2024, dikutip Jumat (27/9/2024), BRI mencatat porsi penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) BRI mencapai 81,96% dari total kredit yang disalurkan.

Porsi kredit tersebut berarti setara dengan Rp 1.095,64 triliun yang disalurkan BRI kepada segmen UMKM. Secara keseluruhan, BRI menyalurkan kredit sebesar Rp 1.336,78 triliun hingga akhir triwulan II-2024 atau tumbuh 11,2% yoy 2023.

Jika dirinci, kredit yang disalurkan BRI untuk segmen mikro hingga Juni 2024 tercatat sebesar Rp 623,01 triliun. Sedangkan segmen kecil dan menengah sebesar Rp 273,81 triliun serta segmen konsumer sebesar Rp 198,82 triliun. Adapun kredit korporasi BRI tercatat Rp 241,15 triliun.

Kisah naiknya gaji atau pendapatan para pegawai pajak yang telah naik 300% saat masa kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat membuat heboh publik.

Kisah itu disampaikan Sri Mulyani saat peluncuran buku biografinya berjudul “No Limits Reformasi dengan Hati”, Jumat lalu (20/9/2024) di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta.

Karena beragamnya respons masyarakat terhadap kisah tersebut, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo pun buka suara. Ia memberikan penjelasan terkait kinerja pegawai pajak setelah kenaikan pesat pendapatan mereka.

“Diskusi, narasi, framing, dan judgement telah melebar dan melenceng dari konteks dan substansi diskusi. Saya terpanggil meluruskan agar perjalanan bangsa ini dapat dipahami generasi muda secara utuh,” ucap Prastowo dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (27/9/2024).

Prastowo mengatakan, saat mengambil keputusan menaikkan gaji otoritas pajak hingga 300%, Sri Mulyani juga menerapkan kebijakan reformasi birokrasi di Kemenkeu, melanjutkan kebijakan Menkeu sebelumnya, seperti era Boediono.

“Saya pun menjadi saksi reformasi birokrasi dan reformasi sektor perpajakan di era Presiden SBY dilakukan secara mendasar dan menyeluruh, di bawah duet Menkeu SMI dan Dirjen Pajak Darmin Nasution,” ucap Prastowo.

Ia mengungkapkan, Sri Mulyani kala itu tak sekadar menyesuaikan take home pay pegawai, tetapi juga merombak sistem pelayanan, memodernisasi kantor pajak, merevisi UU Perpajakan, membangun unit kepatuhan internal, pedoman kode etik, dan rasionalisasi maupun optimalisasi target penerimaan.

Hasil dari reformasi menyeluruh, dan menaikkan gaji aparat pajak, Prastowo mengatakan, tercermin dari peningkatan jumlah wajib pajak (WP) sejak 2004, yakni saat tahun pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, masa transisi dari pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, ia mengatakan, jumlah WP terdaftar 2,73 juta, dengan target perpajakan Rp 279,2 triliun, saat kapasitas fiskal senilai Rp 430 triliun. Lalu, pada 2014, yaitu akhir pemerintahan Pak SBY dan transisi ke pemerintahan Presiden Joko Widodo, jumlah WP terdaftar 30,57 juta, dengan Target Perpajakan Rp 1.246,1 triliun saat size APBN Rp 1.876,9 triliun.

“Artinya dalam 10 tahun pemerintahan Pak SBY (2004 ke 2014), terjadi peningkatan jumlah WP sebanyak 27,84 juta atau 1019,8%, target penerimaan pajak meningkat Rp 966,9 T atau naik 346,3%. Besaran APBN kita pun menggemuk, naik 336,5% atau Rp 1.446,9 T,” ucapnya.

Lalu, pada 2024 atau 10 tahun pemerintahan Jokowi, jumlah WP sudah menjadi 72,46 juta atau meningkat 2554,2% daei 2004 dan 137% dari 2014. Target Perpajakan sebesar Rp 2.118,3 triliun, atau meningkat 658,7% dari target 2004 dan 70% dari target 2014. Size APBN sebesar Rp 3.304,1 triliun atau naik 668,4% dari size 2004 dan 76% size 2014.

Pada kurun 2004-2024, Prastowo juga mengingatkan telah dilakukan beberapa kali perubahan UU Perpajakan untuk memastikan keadilan yang lebih baik, selain tentu optimalisasi penerimaan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi.

Paket perubahan UU Tahun 2007-2008 yang disertai program Sunset Policy, lalu Program Reinventing Policy Tahun 2015, UU 11/2016 tentang Pengampunan Pajak dan diikuti Program Tax Amnesty, lalu UU 9/2017 tentang penetapan Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang, yang membuka pintu bagi transparansi, selaras dengan inisiatif global.

Pada 2021 ditetapkan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mengatur integrasi NIK dan NPWP, kenaikan tarif untuk WP superkaya, penyesuaian tarif PPN, fasilitas PPh UMKM, dan berbagai penyempurnaan menyesuaikan dg dinamika perpajakan global dan domestik.

Pada 2022 dijalankan Program Pengungkapan Sukarela yg menjadi kesempatan terakhir sebelum masuk era transparansi penuh. Di akhir pemerintahan ini pula, Core Tax System yang akan menjadi game changer perpajakan Indonesia dituntaskan.

“Tentu ini buah kerja keras bersama seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat. Upaya ‘semper reformanda’, perbaikan terus-menerus dan diharapkan meluas dan menyeluruh. Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan,” tegasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mendorong industri dalam negeri termasuk pengembang fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) untuk beralih menggunakan energi bersih, paling tidak gas.

Menurut Bahlil, penggunaan gas untuk smelter nikel di Indonesia bisa menekan emisi gas rumah kaca di dalam negeri. Salah satu jenis smelter yang didorong untuk menggunakan gas adalah smelter nikel menghasilkan nickel pig iron (NPI) berbasis teknologi rotary kiln-electric furnace (RKEF).

“Ke depan akan kita dorong seperti itu (pemanfaatan gas), ini kan bagian dari menurunkan emisi gas rumah kaca CO2, kita dorong ke depan industri-industri sebesar-besar mungkin untuk menggunakan EBT termasuk NPI,” jelas Bahlil saat ditemui usai sebuah forum, di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Kelak, penggunaan gas sebagai sumber listrik smelter NPI akan menjadi syarat operasi dari pemerintah. “Smelter-smelter yang berorientasi pada turunannya cuma sampai NPI, dalam rangka proses untuk menuju kita mulai selektif, syaratnya sekarang salah satu di antaranya adalah sudah harus memakai energi baru terbarukan, minimal gas,” paparnya.

Bahlil mencontohkan, ada salah satu smelter nikel di Weda Bay, Halmahera Tengah akan mengkonversikan sumber energinya menjadi menggunakan EBT yakni dari energi surya. Bahlil menargetkan pada tahun 2030 mendatang, sebesar 70% sumber energi untuk smelter tersebut sudah memanfaatkan EBT.

“Kita sudah diskusi dengan mereka di 2025 mulai start untuk mulai konversi memakai solar panel di ex penambangan itu. Dan puncaknya nanti di 2030 minimal 60-70% mereka sudah bisa melakukan konversi memakai energi baru terbarukan. Ini contoh,” imbuhnya.

Walaupun memang, kata Bahlil, untuk bisa beralih menggunakan EBT, diperlukan sumber dana yang besar. Namun, Bahlil memastikan harga produk yang dihasilkan dari sumber EBT akan sebanding dengan investasi yang dikeluarkan di awal.

“Memang konsekuensinya mahal. Tetapi mahalnya Capex untuk melakukan investasi terhadap power plant yang berorientasi pada energi baru terbarukan, itu ditutupi dengan harga produk yang memang harganya lebih mahal ketimbang produk yang dihasilkan dari energi batu bara atau fosil. Jadi kalau dihitung secara ekonomi itu no issue,” tandasnya.

kas138

Bank Indonesia diperkirakan memiliki ruang untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) hingga 50 bps sampai dengan akhir tahun ini. 

Direkutr Utama Mandiri Manajemen Investasi Aliyahdin Saugi mengatakan bahwa ruang BI untuk memotong suku bunga acuan lebih agresif dengan catatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak kembali terpuruk. 

“Menurut kami selama currency bisa terjaga, BI diharapkan lebih agresif dari the Fed,” kata Aliyahdin dalam Road to CNBC Indonesia Awards 2024, Rabu (25/9/2024).

Lebih jauh, dia mengatakan BI memiliki ruang untuk memangkas suku bunga acuan hingga 150 bps, selama nilai tukar rupiah bisa dijaga. “Lalu kita lihat juga seberapa baik inflow dari luar, buat FDI nya dan dana ke portofolio masuk,” katanya. 

Aliyahdin mengatakan pada awalnya BI sebenarnya tidak perlu menaikkan suku bunga acuan. Akan tetapi hal ini kemudian perlu dilakukan untuk menjaga nilai tukar rupiah. 

Sebagaimana diketahui, BI sebelumnya telah memertahankan suku bunga pada level yang terbilang tinggi, yakni 6,25%. Hal ini seiring dengan kebijakan Bank Sentral AS mengerek Fed Fund Rate untuk menekan inflasi di negara tersebut. 

Dalam Rapat Dewan Gubernur terakhir, Bank Sentral telah memangkas BI rate sebesar 25 bps menjadi 6%, setelah sebelumnya memertahankan BI rate pada level 6,25% selama lima bulan. 

Aliyahdin mengatakan penurunan suku bunga akan membuat korporasi memiliki kemampuan untuk meminjam dana dari perbankan. Selain itu hal ini juga akan menambah likuiditas di pasar.

kas138 

Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada awal pekan ini kembali melakukan gebrakan pelarangan ke China. Kementerian Perdagangan (Kemendag) AS melarang software dan hardware China yang terkoneksi di kendaraan otomatis (autonomous vehicle) yang melintas di jalanan negaranya.

Dua sumber mengatakan kepada Reuters alasan pelarangan itu sama seperti dalih pemblokiran teknologi lain, yakni mengancam keamanan nasional.

Pemerintahan Joe Biden khawatir perusahaan China mengumpulkan data sopir dan infrastruktur di AS, serta potensi manipulasi ke kendaraan terkoneksi ke internet dan sistem navigasi.

Regulasi yang diajukan akan melarang impor dan penjualan kendaraan dari China dengan sistem software dan hardware autonomous vehicle, dikutip dari Reuters, Senin (23/9/2024).

Upaya pelarangan ini menandai peningkatan signifikan dari keseluruhan strategi pemblokiran AS untuk kendaraan China, komponen chip, serta software.

Pekan lalu, pemerintah AS memutuskan menaikkan pajak impor untuk mobil listrik China, termasuk untuk komponen baterai mobil listrik dan mineral kunci.

Menteri Perdagangan (Mendag) Gina Raimondo mengatakan risiko yang ditimbulkan dari software dan hardware kendaraan otomatis China di AS sangat tinggi.

“Bisa Anda bayangkan dampak mengerikannya jika jutaan mobil di jalanan dengan sistem otomatis, lalu software-nya tiba-tiba dimatikan,” kata Raimondo.

Pada Februari lalu, Biden memerintahkan investigasi terkait risiko impor kendaraan terkoneksi dari China. Kala itu, Biden juga mengakukan rencana memblokir software dan hardware mobil otomatis dari China.

“Kebijakan China bisa membanjiri pasar mobil kita dan berisiko mengancam keamanan nasional,” kata Biden.

Kemendag AS berencana memberikan waktu 30 hari ke publik untuk memberikan masukan sebelum aturan pemblokiran benar-benar difinalisasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus berupaya menyederhanakan regulasi. Dia mengatakan regulasi yang rumit menjadi salah satu sebab sebuah negara terjebak dalam middle income trap.

“Karena untuk bisa mencapai high income country, maka Indonesia harus bisa menghindarkan dari middle income trap,” kata dia dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, di Jakarta, Senin, (23/9/2024).

“Dan middle income trap itu biasanya muncul dalam bentuk regulasi dan policy yang membuat rumit suatu perekonomian dan makin mebebankan kepada masyarakat,” kata dia lagi.

Sri Mulyani mengatakan dalam upaya menyederhanakan regulasi pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Dia mengatakan UU tersebut dibuat untuk mengharmonisasi antara belanja pusat dan daerah.

“Ini adalah upaya secara peraturan perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi belanja pusat dan belanja daerah atau bahkan kebijakan fiskal pusat dan daerah, sehingga sinergi tersebut mampu menghasilkan dampak,” kata dia.

Dia berharap dengan adanya harmonisasi itu, maka sebuah kebijakan fiskal pemerintah akan semakin berdampak untuk masyarakat. Dia mengatakan UU HKPD menjadi momentum penguatan sinergitas antara fiskal pusat dan daerah.

“Di dalam Undang-Undang HKPD tersebut, kita terus memperkuat momentum penguatan sinergitas antara kebijakan fiskal pusat dan daerah,” kata dia.