9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut

9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut

9 PMI Jadi Korban Perdagangan Orang di Kamboja, Bareskrim Buru Perekrut (Achmad Al Fiqri)

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menyatakan tengah memburu perekrut sembilan pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Kamboja.

1. Buru Perekrut

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Brigjen Moh Irhamni menyatakan, pihaknya telah mendeteksi keberadaan perekrut 9 PMI di Kamboja. Ia pun mengaku, pihaknya tengah menyelidiki kasus tersebut.

“Tentunya untuk perekrut itu ada di posisinya di Indonesia. Sedang kami lakukan penyelidikan. Hasil keterangan dari mereka ini, korban ini, kami identifikasi posisinya ada di mana, kemudian komunikasinya melalui apa. Saya kira dengan teknologi yang ada kami bisa mencari mereka,” ujar Irhamni saat jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (26/12/2025).

Namun, ia menyatakan, pihaknya akan segera melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi ataupun korban. Tak hanya itu, polisi segera menerbitkan laporan polisi, serta berkoordinasi dengan Divhubinter dan KBRI di Kamboja. 

“Kemudian mengejar perekrut, team leader, dan bos pelaku yang menikmati semua keuntungan dari pekerja kita ini,” tegas Irhamni.

Ia menyatakan, pihaknya akan menyangkakan para pelaku dengan Pasal 4 Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan atau Pasal 81 Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Jaksa Terjaring OTT Diberhentikan, Muhammadiyah: Bukti Keseriusan Kejagung Bersih-Bersih!

Jaksa Terjaring OTT Diberhentikan, Muhammadiyah: Bukti Keseriusan Kejagung Bersih-Bersih!

Jaksa Terjaring OTT Diberhentikan, Muhammadiyah: Bukti Keseriusan Kejagung Bersih-Bersih!

 Jaksa Agung ST Burhanuddin memberhentikan sementara sejumlah oknum jaksa yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini mencerminkan komitmen pembersihan internal di tubuh Kejaksaan.

Kejagung memberhentikan sementara Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara (HSU), Kepala Seksi Intelijen, serta Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Sekretaris Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBH AP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih mengatakan, kebijakan tersebut perlu diapresiasi karena menunjukkan keterbukaan dan keseriusan Kejaksaan Agung dalam merespons dugaan penyimpangan aparat penegak hukum.

“Saya mengapresiasi keterbukaan jaksa agung terkait pembersihan internal, pemberhentian ini langkah yang sangat tepat,” ujar Ikhwan, Rabu (24/12/2025).

Ikhwan menambahkan, langkah tersebut diambil untuk menjaga integritas institusi sekaligus mempermudah proses hukum yang sedang berjalan.

Dia juga menegaskan bahwa semangat pemberantasan korupsi di Kejagung justru kuat karena datang dari pucuk pimpinan.

Ghiroh pemberantasan korupsi ada di puncak struktur, yaitu Kejaksaan Agung. Jadi saya kira kasus ini tidak akan mempengaruhi kinerja Kejagung secara keseluruhan,” katanya.

Namun demikian, dia mengingatkan bahwa penindakan semata tidak cukup. Ia mendorong Jaksa Agung melakukan reformasi internal secara menyeluruh.  

Akses Warga Gayo Lues Terputus Diterjang Banjir, Polisi dan Warga Bangun Jembatan Darurat

Akses Warga Gayo Lues Terputus Diterjang Banjir, Polisi dan Warga Bangun Jembatan Darurat

Jembatan Warga Gayo Lues yang Terputus Diterjang Banjir (foto: dok ist)

 Jalur transportasi warga di Desa Penomon Jaya, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, terputus akibat banjir. Jembatan yang selama ini menjadi akses penghubung utama rusak parah setelah diterjang bencana alam.

Untuk memulihkan akses warga, personel kepolisian bersama masyarakat setempat bergotong royong membangun jembatan darurat. Berkat upaya tersebut, jalur penghubung sementara kini sudah dapat digunakan kembali oleh warga.

Pembangunan jembatan darurat tersebut rampung dalam waktu kurang dari sepekan. Personel Polri dan masyarakat bekerja bersama membangun jembatan sementara yang melintang di atas aliran sungai dengan alas papan kayu yang disusun rapat.

Jembatan alternatif itu menghubungkan sisi jembatan lama yang rusak dengan akses baru yang dibangun oleh warga dan personel kepolisian, sehingga mobilitas masyarakat kembali berjalan.

Ladangtoto

Polri Waspadai Ancaman Terorisme Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru

Polri Waspadai Ancaman Terorisme Jelang Perayaan Natal dan Tahun Baru

Polri Waspadai Ancaman Terorisme

Polri menyatakan, kewaspadaan terhadap potensi ancaman aksi terorisme saat perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kepolisian pun melakukan deteksi dini guna mencegah terjadinya aksi tersebut.

“Ancaman terorisme juga menjadi tantangan serius. Untuk itu, kami mengedepankan deteksi dini dan preventive strike guna mencegah pelaku teror melancarkan aksinya,” kata Astamaops Kapolri, Komjen Muhammad Fadil Imran saat membacakan amanat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam apel gelar pasukan di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (19/12/2025).

Menurut Fadil, aparat kepolisian juga tetap melakukan pengamanan ketat di tempat ibadah maupun pusat-pusat keramaian masyarakat.

“Serta melakukan penjagaan ketat di pusat keramaian maupun tempat ibadah agar dapat memastikan tidak ada letupan sekecil apa pun dalam pelaksanaan ibadah Natal maupun malam pergantian tahun,” ujarnya.

Terkait kejahatan konvensional, Fadil menyebut pihak kepolisian terus melakukan pemetaan serta patroli rutin dengan melibatkan Pam Swakarsa, terutama pada jam dan lokasi rawan.

“Selain itu, kami memfasilitasi penitipan kendaraan masyarakat di kantor-kantor kepolisian untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat yang bepergian dalam waktu lama,” tutupnya.

Jasa Marga Ungkap Prediksi Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru 2025

Jasa Marga Ungkap Prediksi Puncak Arus Mudik dan Balik Nataru 2025

Puncak arus mudik Nataru

PT Jasa Marga Transjawa Tol (JTT) memprediksi puncak arus mudik Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 akan terjadi pada 22 dan 24 Desember 2025. Sementara lonjakan arus balik diperkirakan berlangsung pada 28 Desember 2025 dan 4 Januari 2026.

“Puncak arus mudik kami prediksi pada tanggal 22 Desember dan 24 Desember. Untuk arus baliknya pada tanggal 28 Desember dan 4 Januari 2026,” kata Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo, Kamis (18/12/2025).

Ia menyampaikan, bahwa skema pengaturan arus lalu lintas akan diberlakukan secara situasional sesuai diskresi pihak kepolisian.

“Rekayasa lalu lintas seperti biasa akan dilakukan berdasarkan diskresi kepolisian, dengan melihat titik-titik kepadatan yang terjadi di seluruh ruas Jasa Marga Trans Jawa Tol,” ujarnya.

Sidang Perdana Perceraian Ridwan Kamil dengan Atalia Digelar Besok

Sidang Perdana Perceraian Ridwan Kamil dengan Atalia Digelar Besok

Ridwan Kamil dan Atalia (foto: dok ist)

Atalia Praratya melalui kuasa hukumnya, Debi Agusfriansa, menyampaikan bahwa kliennya dijadwalkan hadir dalam sidang perdana perceraian dengan Ridwan Kamil di Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung, Jalan Terusan Jakarta, pada Rabu (17/12/2025). Agenda sidang perdana tersebut adalah pemeriksaan awal perkara.

Debi Agusfriansa selaku ketua tim kuasa hukum Atalia Praratya menyampaikan pernyataan resmi terkait langkah hukum yang ditempuh kliennya.

Menurut Debi, Atalia Praratya yang akrab disapa Ibu Cinta telah memberikan kepercayaan penuh kepada tim kuasa hukum untuk mewakili dan mendampingi dirinya dalam proses gugatan cerai tersebut.

Debi menegaskan, kliennya menghormati seluruh mekanisme hukum yang tengah berjalan.

“Beliau (Atalia) menyampaikan bahwa sangat menghormati proses hukum dan persidangan yang akan berlangsung besok,” kata Debi saat dihubungi wartawan, Selasa (16/12/2025).

Bupati Lampung Tengah Korupsi untuk Lunasi Utang Kampanye, KPK: Harus Ada Laporan Keuangan Parpol!

Bupati Lampung Tengah Korupsi untuk Lunasi Utang Kampanye, KPK: Harus Ada Laporan Keuangan Parpol!

Bupati Lampung Tengah,

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta adanya standarisasi atau sistem pelaporan keuangan partai politik (parpol). Hal ini menyusul temuan KPK terkait Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya yang menggunakan dana korupsi untuk melunasi biaya kampanye.

KPK menilai temuan ini menunjukkan masih tingginya biaya politik di Indonesia yang berakibat pada para kepala daerah terpilih mempunyai beban besar untuk mengembalikan modal politik tersebut.

Selain itu, tidak akuntabel dan transparansinya laporan keuangan partai politik, membuat ketidakmampuan dalam mencegah adanya aliran uang yang tidak sah kepada partai politik.

“KPK mendorong pentingnya standarisasi dan sistem pelaporan keuangan partai politik, agar mampu mencegah adanya aliran uang yang tidak sah,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Sabtu (13/12/2025).

Komisi antirasuah juga menilai ada permasalah mendasar lain terkait integrasi rekrutmen kaderisasi dalam partai politik. Masalah ini memicu adanya mahar politik di mana hanya kader-kader yang memiliki kekuatan finansial yang bisa maju.

“Permasalahan mendasar lainnya adalah lemahnya integrasi rekrutmen dengan kaderisasi yang memicu adanya mahar politik, tingginya kader yang berpindah-pindah antar-parpol, serta kandidasi hanya berdasarkan kekuatan finansial dan popularitas,” tutur dia.

Kadobet Daftar

Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Gempa Dahsyat M6,7 Guncang Jepang, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia

Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)

Gempa besar berkekuatan M6,7 mengguncang Pesisir Timur Hokkaido, Jepang, pada hari ini, Jumat (12/12/2025) pukul 09.44.11 WIB.

Hasil analisis parameter update menunjukkan gempa bumi ini memiliki M6,7. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 40,88° LU; 142,76° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 290 km arah tenggara Sapporo, Jepang, pada kedalaman 10 km.

Hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia.

“Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi ini merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas subduksi Lempeng Pasifik dan Lempeng Okhotsk. Gempa bumi ini memiliki mekanisme naik (thrust fault),” kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Daryono.

Daryono meminta masyarakat pesisir di wilayah Indonesia untuk tetap tenang. Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan akibat gempa bumi tersebut.

BMKG akan terus memonitor perkembangan dampak gempa bumi ini dan segera menginformasikannya kepada stakeholder, media, dan masyarakat.

Gempa bumi tersebut merupakan rangkaian dari gempa bumi M7,6 yang terjadi pada Senin 8 Desember 2025. Hingga 12 Desember 2025 pukul 10.00 WIB, hasil monitoring menunjukkan terdapat tujuh gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M6,7 dan magnitudo terkecil M4,4.

Polisi Ungkap Peran Bos WO Ayu Puspita dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan

Polisi Ungkap Peran Bos WO Ayu Puspita dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan

Kasus Penipuan

Polisi menangkap Ayu Puspita, bos wedding organizer (WO) di Jakarta Timur, yang diduga melakukan penipuan terhadap para kliennya. Polisi menyebut Ayu berperan mengorganisasi seluruh aksi penipuan tersebut.

“Ya, A selaku pemilik, dia yang mengorganisir semuanya,” kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kompol Onkoseno Sukahar, Rabu (10/12/2025).

Ayu ditangkap bersama empat orang lainnya, salah satunya berinisial D. Onkoseno menjelaskan bahwa D berperan membujuk korban untuk menambah uang muka atau down payment (DP).

“Kemudian D ini juga berperan aktif membujuk para korban untuk menambah jumlah DP-nya,” ujarnya.

Sebelumnya, polisi telah menetapkan Ayu Puspita sebagai tersangka dalam kasus penipuan ini. Selain Ayu, empat orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka.

Prabowo: Integritas Negara Tidak Boleh Goyah saat Musibah

Prabowo: Integritas Negara Tidak Boleh Goyah saat Musibah

Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)

Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pentingnya menjaga integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih dalam setiap upaya penanganan dan pemulihan bencana di tanah air. Dalam arahannya terkait penanganan bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Presiden meminta seluruh pejabat untuk melihat setiap musibah dari perspektif yang lebih besar.

“Kita harus melihat perspektif yang lebih besar. Jadi kita harus tahu bahwa kalau ada cobaan, kita harus lihat juga masalah bangsa yang lebih besar,” ucap Presiden dalam arahannya di Pos Pendamping Nasional Penanganan Bencana Alam Aceh, yang berlokasi di Pangkalan TNI AU Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu 7 Desember 2025.

Prabowo menekankan bahwa bencana menjadi pengingat bahwa seluruh kemampuan dan sumber daya negara harus dikelola dengan baik demi kepentingan rakyat. 

“Saya ingatkan, tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan,” ujarnya.

Kepala Negara meminta jajarannya memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam proyek maupun program yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing. Ia menegaskan tidak akan memberikan toleransi bagi siapa pun yang mencoba mengambil keuntungan di tengah penderitaan masyarakat.

“Saya tidak mau ada pihak-pihak yang menggunakan bencana ini untuk memperkaya diri. Saya akan tindak sangat keras,” tegasnya.

Jp500 Login