Tak Disangka! Tongkol, Salmon & 3 Jenis Ikan Ini Mengandung Kolesterol

Salmon utuh. (Transmart)

Ikan dikenal akan manfaatnya untuk kesehatan jantung, salah satunya berkat kandungan asam lemak omega-3 pada ikan. Senyawa ini mampu menurunkan tekanan darah dan memperlambat pengendapan plak di dinding arteri.

Meski kerap disebut sebagai makanan yang menyehatkan, tapi beberapa ikan juga tinggi kolesterol.

Dilansir dari Wolipop, Journal of the American College of Cardiology (JACC) yang pada 2018 lalu mempublikasikan panduan batas normal kolesterol bagi orang dewasa. Di mana batas aman kolesterol gabungan adalah kurang dari 200 mg/dL (milligram per deciliter). Dan jika dipisah, LDL tidak boleh melebihi 100 mg/dL. Sementara, jika memiliki riwayat penyakit jantung koroner, batas normal kolesterol jahat adalah 70 mg/dL.

Berikut daftar jenis ikan yang mengandung kolesterol jahat, seperti dirangkum dari berbagai sumber pada Sabtu (8/2/2025):

1. Kerang dan Udang

Kerang, kepiting, lobster, dan tiram merupakan makanan laut dengan kolesterol tinggi. Satu porsi 15 udang besar dapat mengandung 166 miligram (mg) kolesterol, sementara empat atau lima kerang kukur mengandung 48 mg kolesterol.

Sementara kepiting mengandung 80 mg kolesterol pada setiap 3 ons-nya. Dalam jumlah yang sama, lobster mengandung 61 mg kolesterol.

2. Salmon

Salmon rupanya juga mengandung kolesterol, meski dikenal dengan kandungan asam lemak omega-3. Dalam setiap 100 gram salmon terdapat sekitar 63 mg kolesterol.

Untuk menjaga asupan lemak jenuh seminimal mungkin, hindari penggunaan mentega saat mengolah salmon.

3. Sarden

Sarden sering kali dijumpai dalam bentuk kalengan dan dapat dikonsumsi secara praktis. Meski begitu, terdapat setidaknya terdapat 142 mg kolesterol dalam setiap ikan sarden kalengan seberat 100 gram.

Sangat disarankan untuk memilih sarden segar kalengan dengan pilihan minyak atau saus tomat rendah lemak.

4. Tongkol

Tongkol juga masuk dalam daftar ikan yang mengandung kolesterol tinggi. Setidaknya terdapat sekitar 102 mg kolesterol dalam setiap 100 gram ikan tongkol.

5. Bawal

Ikan bawal, utamanya bawal air tawar, juga ditemukan mengandung kolesterol. Dalam setiap 100 gram ikan bawal terdapat sekitar 120 mg kolesterol.

Meski begitu, kandungan kolesterol di atas bukan berarti mengharuskan konsumen untuk menghindari asupan ikan. Bagaimana pun, ikan mengandung lebih banyak nutrisi sehat yang dibutuhkan tubuh.

Revisi Permendag 8 Siap Diumumkan, Ini Poin-Poin Pentingnya

Sejumlah pekerja menyelesaikan kaos pesanan di konveksi Sinergi Adv kawasan Serengseng Sawah, Jakarta, Rabu (23/10/2024). (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)

Pemerintah tengah melakukan pembahasan untuk merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian tengah ‘berduet’ dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

Staf Ahli Bidang Penguatan Kemampuan Industri Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Adie Rochmanto mengungkapkan sudah melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag, Fajarini Puntodewi dan jajaran di Kemendag dalam merevisinya.

“Saya dengan tempat Bu Dirjen (PEN) juga lagi merevisi tata niaga impor dalam permendag 8, jika ada produk bapak ibu (pelaku usaha) yang dianggap perlu dikendalikan demi pasar domestik kita cukup aman, saya akan ajukan,” di Gading Serpong Kabupaten Tangerang, Jumat (7/2/2025).

Revisi Permendag ini diharapkan dapat membuat peredaran produk impor khususnya yang illegal bisa lebih ditekan. Pelaku usaha juga bisa menghambat dengan mengajukan produk rival agar memenuhi aturan yang ada, yakni bisa dikenakan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Trade remedies di Kemendag, kami persilakan di tempat saya ada yang disebut dengan non tarif barrier, bapak ibu (pelaku usaha) yang mau sedikit menghambat (produk impor) silakan apa yang mau di SNI kan,” kata Adie.

Sementara itu dari sisi Kemendag juga mengklaim sudah menahan impor dengan cara Bea Masuk Tindakan Pengamanan serta Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) bagi produk yang dianggap mengancam. Namun perlu cara yang tepat sesuai regulasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

“Kita juga punya antidumping dan komite anti dumping, dan cara ini fair digunakan di WTO. Kalau mau investigasi safeguard dan antidumping kita lagi encourage pelaku usaha agar diberi perlindungan di dalam negeri,” sebut Fajarini.

Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang pengaturan impor, akan rampung pada Februari 2025 ini. Revisi ini mencakup pengaturan impor beberapa komoditas strategis, seperti pakaian jadi dan singkong, yang selama ini menjadi perhatian pelaku industri dan petani lokal.

“Permendag 8 kita masih proses. Ada beberapa yang sedang kita lakukan, salah satunya untuk pakaian jadi. Kemarin sudah kita lakukan FGD (Focus Group Discussion),” kata Budi saat ditemui di kantor Kemendag, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Luhut Cs Lapor Prabowo Dampak “Ngeri” Kebijakan Deportasi AS

Anggota DEN memberikan Keterangan Pers Usai Rapat Bareng Presiden Prabowo Subianto Di Istana, Kamis (6/2/2024). Terdiri dari Chatib Basri, Septian Hario Seto, Firman Hidayat, Arief Anshory Yusuf. (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Presiden Prabowo Subianto rapat dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Negara, Kamis (6/2/2025). Membahas dampak kebijakan Amerika Serikat di era pemerintahan Presiden Donald Trump. Terutama terkait kebijakannya mengenai pekerja tanpa dokumen.

Dalam rapat itu terlihat dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, serta para anggotanya seperti Chatib Basri, Septian Hario Seto, Firman Hidayat, dan Arief Anshory Yusuf.

“Kami dari DEN baru saja diterima Bbapak Presiden dengan agenda utama adalah memberikan laporan dan hasil rekomendasi dari DEN terkait sikap Indonesia dalam menghadapi pemerintahan Trump yang baru ini,” kata Seto, saat memberikan keterangan pers.

Ia mengatakan DEN memberikan laporan terkait dampak potensi yang terjadi terhadap Indonesia dari sisi kebijakan Trump. Khususnya terkait dengan kebijakan tarif, imigrasi.

Chatib Basri mengungkapkan kebijakan di Amerika Serikat saat ini masih dihantui ketidakpastian. Terlebih belum semua pos menteri pemerintahan Trump terisi.

Namun dari dinamika itu, DEN menyoroti kebijakan deportasi yang dilakukan Presiden Trump, terhadap kelompok yang disebut undocumented atau pekerja yang tak memiliki dokumen resmi. Menurutnya banyak pekerja di AS yang “kerah biru” atau tanpa keahlian khusus diisi oleh pekerja tanpa dokumen.

“Jadi kalau ini kemudian dipulangkan maka posisi ini harus digantikan oleh orang yang dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Sehingga risikonya itu adalah inflasi di Amerika akan naik,” katanya..

Dampaknya inflasi AS akan naik, yang membuat Bank Sentral AS, The Fed, tidak mudah untuk menurunkan suku bunga. Bahkan menurut Chatib berpotensi menaikkan tingkat bunga.

“Sehingga risiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate-nya di Amerika masih akan relatif tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah strong dollar,” kata Chatib.

Menurutnya ini akan berpengaruh terhadap Indonesia. Sehingga menurut Chatib, DEN merekomendasikan ruang untuk menjalankan kebijakan moneter, meski dengan ruang fiskal yang terbatas.

Ini terkait dengan reformasi struktural. Mulai dari penyederhanaan izin, perbaikan iklim investasi, hingga implementasi dari GovTech yang dipercepat.

“Karena kalau misalnya digitalisasi dilakukan itu proses dari bureaucratic hurdles -nya itu akan bisa diatasi. Jadi langkah-langkah seperti ini yang tadi kami bahas dan Bapak Presiden mendukung sepenuhnya untuk perbaikan iklim investasi,” katanya.

Putin Hampir Menang, Zelensky Menggila Minta Senjata Nuklir NATO

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (REUTERS/Thomas Peter/File Foto)

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa pihaknya sedang berupaya meminta senjata nuklir dari anggota pakta pertahanan NATO. Hal ini disampaikannya saat militer Rusia yang sudah menguasai sejumlah besar wilayahnya di Timur.

Berbicara dalam sebuah wawancara melalui seorang penerjemah, Zelensky mengatakan hal ini dapat mencegah Rusia menginvasi Ukraina lagi karena menurutnya bagi Kyiv untuk bergabung ke NATO memakan waktu. Namun, ia menegaskan bahwa senjata nuklir ini dapat diberikan setelah fase panas perang dengan Rusia berakhir.

“Jika proses bergabung dengan NATO berlarut-larut selama bertahun-tahun atau puluhan tahun, maka kita memiliki pertanyaan yang benar-benar tepat: Apa yang akan melindungi kita dari kejahatan ini, selama ini di seluruh jalur ini?,” katanya dikutip Politico.

“Paket dukungan yang mana? Rudal yang mana? Apakah kita akan diberi senjata nuklir? Kalau begitu, biarkan mereka memberi kita senjata nuklir.”

Ukraina mewarisi persediaan senjata nuklir setelah jatuhnya Uni Soviet. Namun Kyiv menyerahkannya pada tahun 1994 setelah menerima jaminan keamanan dari Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat.

“Kembalikan senjata nuklir kepada kami. Berikan kami sistem rudal. Untuk para Mitra: Bantu kami membiayai 1 juta tentara. Pindahkan kontingen Anda ke bagian negara kami yang kami inginkan stabilitas situasi sehingga rakyat merasa tenang,” tambahnya.

Ini bukan pertama kalinya Zelensky membuat saran seperti itu. Pada bulan Oktober 2024, ia mengatakan Ukraina membutuhkan keanggotaan NATO atau senjata nuklir untuk memastikan kelangsungan hidupnya, yang menyatakan preferensi yang jelas untuk keanggotaan pakta pertahanan pimpinan Amerika Serikat itu.

Sejauh ini, Rusia beberapa kali tercatat menaikan eskalasi dengan ancaman senjata nuklir. Wakil Dewan Pertahanan Rusia yang juga Mantan Presiden, Dmitry Medvedev, menyebut negaranya akan mengeluarkan senjata nuklir apabila mendapatkan tekanan dari Kyiv di medan perang.

Bos Danantara: UU BUMN Jadi Landasan Kuat

Muliaman Darmansyah Hadad usai diangkat sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024). (CNBC Indonesia/Emir Yanwardhana)

Rancangan Undang-Undang (RUU) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah disahkan pada sidang paripurna hari ini, Selasa (4/2/2025). Dalam UU tersebut tertera terkait Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pengelola aset perusahaan pelat merah.

Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad mengapresiasi pemerintah, dalam hal ini Kementerian terkait dan DPR yang terlibat hingga BPI Danantara dapat terbentuk.

“Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses ini, khususnya bagi DPR RI dan kementerian-kementerian lainnya, sehingga BPI Danantara dapat terlahir,” ujar Muliaman, Selasa (4/2).

Muliaman optimistis kolaborasi seluruh pihak yang terbina saat ini menjadi landasan yang kuat bagi BPI Danantara untuk nantinya bekerja secara efektif dalam memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia, sejalan dengan visi Presiden Republik Indonesia.

Ia menyebut, saat ini pihaknya tengah menyusun langkah-langkah strategis awal dan menginternalisasi mandat yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

“Kami juga terus berkoordinasi secara intensif dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan bahwa operasionalisasi Danantara Indonesia berjalan selaras dengan arahan Presiden dan berlandaskan regulasi yang telah ditetapkan,” pungkasnya.

Mengutip Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, pada Pasal 3L disebutkan bahwa organ badan terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Disebutkan pada Pasal 3M, Dewan Pengawas terdiri atas Menteri BUMN sebagai ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menekankan, mengingat pentingnya peran BUMN, sebagaimana diamanatkan konstitusi, BUMN perlu terus bertransformasi untuk menjadi entitas bisnis yang profesional, efisien, dan berdaya saing global.

Pada akhirnya, kata Anggia, semua berharap agar BUMN di Indonesia mampu berkontribusi secara maksimal bagi program-program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan, ketahanan energi, program hilirisasi, serta program-program strategis nasional lainnya yang selanjutnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Emiten Ini Ngincar Proyek 3 Juta Rumah Prabowo

Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi  masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.
Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.
Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.
Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.

PT Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI) mengincar pengembangan bisnis ke program 3 juta rumah Prabowo Subianto. Salah satu kawasan yang menjadi incaran perusahaan adalah Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur.

Menurutnya, Palaran menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Samarinda, dan ke depannya proyek perumahan di daerah sini bakal menawarkan investasi yang menjanjikan.

Direktur RAIN Realty, Eddy, yang merupakan salah satu unit bisnis perseroan di sektor properti di Samarinda mengatakan, “Dengan potensi besar Kalimantan Timur sebagai salah satu pusat pertumbuhan nasional, potensi bisnis di daerah ini bakal menjanjikan,” ujarnya, Senin (3/1/2025).

Rain Realty akan menyiapkan 2 tipe perumahan, yaitu untuk segmen rumah non subsidi atau komersial, dan ada pula untuk segmen rumah subsidi, dengan total luas lahan 10 hektare. Eddy juga menyebutkan, bahwa cicilan di Samara Residence mulai dari 1 jutaan saja dengan fasilitas KPR, sehingga diharapkan Gen Z mampu memiliki tempat tinggalnya sendiri, sesuai dengan program 3 Juta Rumah Presiden Prabowo.

PT Resource Alam Indonesia Tbk sendiri membentuk segmen usaha baru RAIN Realty untuk memberdayakan, mengoptimalisasi & meningkatkan nilai lahan-lahan yang sudah dimiliki maupun yang akan diakuisisi Perseroan untuk dikembangkan menjadi area residensial, komersial, ritel maupun lainnya. 

Pengunjung Tembus 60 Ribu, Transaksi di BRI UMKM EXPO(RT) Capai Rp 38M

Closing Ceremony BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Minggu (2/2/2025)/Khoirul Anam

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah resmi menutup gelaran BRI UMKM EXPO(RT) 2025, yang berlangsung sejak 30 Januari hingga 2 Februari di ICE BSD City, Tangerang. Di acara ini para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat memasarkan sekaligus mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat luas.

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) Sunarso mengatakan BRI UMKM EXPO(RT) 2025 berlangsung sukses karena melampaui target yang telah ditetapkan, baik dari sisi pengunjung maupun jumlah transaksi.

“Pertama ribuan pengunjung hadir secara langsung dari dalam dan luar negeri dengan total selama 3 hari pertama 51.700 pengunjung sehingga total dengan hari keempat dihadiri 63.000 lebih pengunjung,” kata Sunarso dalam Closing Ceremony BRI UMKM EXPO(RT) 2025, Minggu (2/2/2025).

Sunarso melanjutkan total transaksi hingga Sabtu, 1 Februari mencapai Rp 38,9 miliar. Sehingga apabila dijumlahkan dengan Minggu, 2 Februari total transaksi diperkirakan lebih dari Rp 40 miliar.

“Itu transaksi yang dilakukan pengunjung expo melalui EDC, QRIS, maupun secara online,” tambah Sunarso.

Sementara untuk business matching, tahun ini ditargetkan terjadi potensi deal senilai US$ 89 juta. Adapun pada diperkirakan total deal untuk ekspor diperkirakan mencapai lebih dari US$ 90,6 juta

“Lebih dari Rp 1,5 triliun dan (akan terus berlanjut sampai akhir 2025,” papar dia.

Dia pun mengapresiasi para pihak yang mendukung gelaran ini. Antara lain para pelaku UMKM, pembeli, mitra bisnis, hingga kementerian dan lembaga.

“Tahun ini mengusung tema Broadening MSME’s Global Outreach, yang mencerminkan komitmen BRI dalam membuka akses lebih luas bagi UMKM ke pasar global,” jelas Sunarso.

Sebagai informasi, tercatat 1.000 pelaku UMKM unggulan dari berbagai sektor bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia terlibat dalam BRI UMKM EXPO(RT) 2025. Para pelaku UMKM dibagi dalam lima kategori utama, yaitu Home Decor and Craft (153 UMKM), Food and Beverage (358 UMKM), Accessories and Beauty (181 UMKM), Fashion and Wastra (273 UMKM), dan Healthcare and Wellness (35 UMKM).

Dulu Bagian RI, 6 Negara Ini Sekarang Sudah Lebih Maju?

Turis berfoto di ArtScience Museum, Marina Bay Sands, dan Merlion pada 10 Mei 2023 di Singapura. (Suhaimi Abdullah/NurPhoto via Getty Images)

Wilayah Indonesia di era dulu lebih luas daripada sekarang. Beberapa negara ‘tetangga’ sejatinya pernah menjadi bagian dari kerajaan-kerjaan yang berbasis di Indonesia. 

Saat ini, Indonesia tetap menjadi negara kepulauan yang kaya dengan keanekaragaman budaya dari Sabang hingga Merauke. Beberapa negara tetangga juga terkenal sudah maju.

Simak daftar lengkap 6 negara yang dulunya bagian Indonesia dan kini sudah berdiri sendiri:

Singapura

Singapura di masa lampau kerap disebut Temasek, Tumasik, atau Kota Laut (Sea Town). Dikutip dari Jurnal Lektur Keagamaan dalam artikel berjudul Tumasik: Sejarah Awal Islam di Singapura (1200-1511 M), posisi Singapura dianggap strategis sebagai pusat perdagangan.

Beberapa kerajaan yang sempat menguasainya adalah Sriwijaya sampai akhir abad ke-13 M, Majapahit sampai abad ke-14 M, Ayutthaya-Thailand pada abad ke-15 M dan Kesultanan Malaka hingga pendudukan Portugis pada 1511 M.

Malaysia

Sejumlah ahli sejarah juga menyebutkan bahwa Malaysia sempat dikuasai Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Indonesia. Penaklukan wilayah Malaysia terjadi pada masa kekuasaan Raja Balaputradewa.

Dengan daerah kekuasaan yang luas, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama yang sangat berpengaruh di dunia. Tak heran jika Sriwijaya kerap disebut Nusantara di masa lalu.

Filipina

Filipina pernah menjadi bagian dari Indonesia pada masa Kerajaan Majapahit. Sejumlah ahli sejarah meyakini bahwa penaklukan Filipina terjadi pada masa Raja Hayam Wuruk.

Saat itu sang raja dan patihnya Gadjah Mada ingin menjadikan Majapahit sebagai kerajaan besar. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi Nusantara, Semenanjung Malaya, hingga Filipina.

Kamboja

Sriwijaya juga berperan di masa penaklukan Kamboja. Catatan kekuasaan Sriwijaya di Kamboja diperoleh dari seorang pendeta bernama I Tzing yang sempat singgah di kerajaan tersebut.

Wilayah kekuasaan yang luas dan strategis memudahkan Sriwijaya menjual hasil alam dan sumber ekonomi lainnya, seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkih, kayu cendana, pala dan kapulaga.

Timor Leste (Timor Timur)

Indonesia memiliki sejarah yang panjang dengan Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste. Timor Timur dijajah oleh Portugal pada abad ke-16, dan dikenal sebagai Timor Portugis sampai 28 November 1975. Sembilan hari kemudian, Indonesia melakukan invasi dan kemudian menyatakan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 pada tahun berikutnya.

Sempat menjadi bagian dari Indonesia, rakyat Timor Timur kemudian menyuarakan keinginan mereka untuk berpisah. Pada 1999, Presiden BJ Habibie melakukan referendum dan dimenangkan oleh kelompok pro kemerdekaan, sehingga Timor Timur melepaskan diri dari Indonesia kemudian mengubah nama menjadi Timor Leste setelah menjadi negara merdeka.

Brunei Darussalam

Wilayah Brunei Darussalam sempat dikuasai kerajaan Sriwijaya. Beberapa beberapa pemukiman di Teluk Brunei disebut sebagai Vijayanegara, sebagaimana dilaporkan laman Indonesia.go.id.

Brunei juga tercantum dalam kitab Negarakretagama yang ditulis kerajaan Majapahit pada 1365. Wilayah yang disebut Buruneng tersebut dikuasai Majapahit setelah Patih Gadjah Mada berambisi melaksanakan Sumpah Palapa.

Demikian 6 negara yang dulunya termasuk dalam bagian Indonesia. Semoga informasi ini menambah wawasan Anda tentang sejarah Indonesia!

Kutub Utara Pindah Tempat, Lokasi Barunya Diumumkan

A tourist charter vessel

Kutub Utara punya posisi baru. Namun ini letak untuk kutub magnetis, sementara secara geografis masih berada di posisi biasanya.

Kutub utara magnetik ditemukan oleh Sir James Clark Ross. Dia menemukannya di wilayah Kanada Utara pada tahun 1831, dan secara bertahap para peneliti melakukan pelacakan.

Sementara itu Model Magnetik Dunia (WMM) dibuat oleh para ahli dari Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS (NOAA) dan Survei Geologi Inggris (BGS). Setiap lima tahun mereka melakukannya untuk menunjukkan hasil yang lebih akurat.

Dari temuan terbaru, garis kutub utara terus menjauh dari Kanada. Garis ini disebutkan para peneliti menuju ke wilayah Siberia.

“Garis utara magnet bergerak perlahan di sekitar Kanada sejak tahun 1500-an, namun dalam 20 terakhir bergerak ke arah Siberia,” kata pemodel medan geomagnetik dari BGS, William Brown dari Science Alert, Jumat (24/1/2025).

Kecepatan perubahannya juga terus bertambah setiap tahun hingga lima tahun lalu. Namun akhirnya melambat dari 50 km menjadi 25 km per tahun.

Peta baru dengan temuan ini juga dibuat. Tim BGS mengatakan peta ini berguna untuk navigasi dari satu tempat ke tempat lainnya.

Peta tersebut memiliki resolusi lebih tinggi, mencapai lebih dari 10 kali lebih banyak. Resolusi spasialnya mencapai 300 km di ekuator dibandingkan dengan peta standar 3.300 km.

Kepada CNN Internasional, Brown menjelaskan temuan terbaru membutuhkan perubahan di sisi pesawat. Termasuk peningkatan software untuk navigasi di NATO.

“Maskapai penerbangan besar meningkatkan software nagivasi di seluruh armada pesawat untuk memuat model baru, dan militer di NATO perlu meningkatkan software untuk sistem navigasi kompleks di semua jenis peralatan,” jelasnya.

Siap-Siap! Bahlil Lelang 60 Wilayah Kerja Migas Hingga 2028

Kilang minyak

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah bakal melelang sebanyak 60 wilayah kerja (WK) atau blok minyak dan gas bumi (migas) hingga 2028. Hal ini dilakukan guna mengerek kenaikan produksi migas nasional.

Ia lantas mengajak para investor untuk turut serta dalam lelang migas tersebut. Terlebih, proses lelang dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Ada 60 wilayah kerja yang kita mau tenderkan mulai 2025 sampai 2028. Jadi kalau Bapak-Bapak semua yang mengikut tender, monggo. Tendernya ini sangat terbuka sekali. Gak ada kong kali kong. Jadi clear,” kata Bahlil dalam acara Beritasatu Outlook 2025, Kamis (30/1/2025).

Sebelumnya, Bahlil telah meminta Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) yang baru yakni Achmad Muchtasyar untuk segera melakukan lelang 60 wilayah kerja (WK) migas.

Lelang wilayah kerja migas dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menaikkan produksi migas siap jual (lifting migas).

“Lifting tiap tahun menurun, konsumsi tiap tahun naik kalau gak dikonversi jadi bioetanol,” terang Menteri Bahlil dalam Pelantikan Pejabat Tinggi di Lingkup Kementerian ESDM, Kamis (16/1/2025).

Dia bahkan menekankan kepada Achmad Muchtasyar untuk segera berkomunikasi dengan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto, lantaran realisasi lifting minyak di akhir tahun 2024 kurang dari 600 ribu barel per hari (bph).

“Ada sekian 60 WK Migas yang akan tender sampai 2028. Saya minta sudah semua di tahun 2027 jangan ditahan semua,” tegas Bahlil.

Selain itu, ia juga meminta kepada Dirjen Migas Achmad Muchtasyar untuk melakukan evaluasi kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas yang sudah melakukan Plant of Development (PoD) namun belum menjalankan operasionalnya.