GOVIP138

Umat Muslim di Malaysia resmi akan memulai puasa Ramadan pada Minggu, 2 Maret 2025. Hal ini diumumkan oleh Penjaga Segel Penguasa Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad.

Dalam pengumuman yang disiarkan langsung di Radio Televisyen Malaysia (RTM) pada Jumat (28/2/2025) malam, Tan Sri Syed Danial Syed Ahmad mengatakan tanggal tersebut ditetapkan atas perintah Yang Mulia, Sultan Ibrahim, Raja Malaysia setelah disetujui oleh para Penguasa.

Menurut Bernama, Kantor Penjaga Segel Penguasa, dalam sebuah pernyataan pada 20 Februari, mengatakan bahwa penampakan bulan baru untuk permulaan Ramadhan bagi umat Islam di Malaysia akan dilakukan pada hari Jumat.

Sebanyak 29 lokasi di seluruh negeri terlibat dalam upaya untuk melihat bulan baru, termasuk Baitul Hilal Bangunan Sultan Ismail, Pontian, Johor, Kompleks Falak Al-Khawarizmi, Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara di Melaka, Menara Kuala Lumpur, dan Pusat Konvensi Internasional Putrajaya.

Selain Malaysia, warga Muslim di Singapura juga akan mulai berpuasa pada 2 Maret. Dalam pengumuman tanggal tersebut, Mufti Singapura mencatat bahwa menurut perhitungan astronomi saat matahari terbenam pada Jumat malam atau 29 Syaban, bulan berada pada jarak sudut 5,1 derajat dengan ketinggian 4,3 derajat.

Perhitungan ini tidak memenuhi kriteria imkanur rukyah sebagaimana disepakati oleh negara-negara anggota MABIMS (Brunei, Malaysia, Indonesia, dan Singapura).

Mufti, Dr Nazirudin Mohd Nasir, mengatakan bulan sabit bulan Ramadan kemungkinan tidak akan terlihat di atas cakrawala Singapura saat matahari terbenam pada Jumat malam.

Bulan suci dimulai dengan penampakan bulan baru berdasarkan kalender lunar Islam, setelah itu otoritas agama akan menyatakan dimulainya Ramadan. Oleh karena itu, Sabtu menandai hari ke-30 dan selesainya bulan Syaban.

“Dengan gembira saya umumkan bahwa hari pertama puasa di bulan Ramadan jatuh pada lusa, Minggu, 2 Maret 2025,” kata Dr Nazirudin.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) membeberkan pemerintah saat ini menerapkan dua skema kontrak. Terutama dalam pengelolaan wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia.

Adapun, kedua skema kontrak tersebut diantaranya yakni Production Sharing Contract (PSC) dengan mekanisme Cost Recovery dan PSC dengan mekanisme Gross Split.

Skema Cost Recovery

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto menjelaskan bahwa skema Cost Recovery sejatinya sudah lama diterapkan di Indonesia. Skema ini mengatur bahwa sebelum Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mendapatkan bagiannya, pemerintah terlebih dulu mengambil First Tranche Petroleum (FTP) dengan besaran 5%-20%.

“Jadi, dari gross production itu sebelum kita potong untuk pembayaran biaya, kita ambil dulu semacam royalti begitu. Kita kenal kalau di oil and gas adalah first trans petroleum. Kalau di pertambangan itu royalti,” ujar Djoko dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI, Kamis (27/2/2025).

Menurut Djoko, FTP dapat langsung masuk 100% ke kantong pemerintah atau dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Hal ini tergantung dari besaran nilai produksi dan kesepakatan yang ada di dalam kontrak.

Setelah FTP tersebut dipotong, seluruh biaya operasi yang dikeluarkan oleh kontraktor akan dikembalikan melalui mekanisme Cost Recovery sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Setelah itu baru dibagi sesuai dengan perjanjian pembagian splitnya. Nah, pada umumnya untuk minyak itu negara dapat 85 persen, kontraktor dapat 15 persen. Tapi saat-saat ini itu cenderung kontraktor lebih besar karena kita bersaing dengan negara-negara lain,” tambah Djoko.

Sementara itu, untuk gas, negara mendapatkan 70%, dan kontraktor mendapatkan 30%. Namun, saat ini kontraktor dapat mendapatkan bagian yang lebih besar karena persaingan dengan negara tetangga dalam memperebutkan investasi.

Lebih lanjut, dalam skema Cost Recovery, kontraktor juga diwajibkan menjual sebagian produksi mereka ke pasar domestik melalui mekanisme Domestic Market Obligation (DMO). Adapun, besaran DMO saat ini adalah 25% dari bagian kontraktor dengan mengikuti harga pasar.

“Itu volumenya sebesar 25 persen juga, itu wajib dijual ke dalam negeri yang bagian kontraktor. Nah, untuk gas itu negara dapat 51 persen, di awal kontraktor dapat 50 persen,” kata dia.

Skema Gross Split

Sementara, pada skema Gross Split, sistem bagi hasil migas lebih sederhana dibandingkan dengan Cost Recovery. Dalam skema ini, hasil produksi langsung dibagi antara pemerintah dan kontraktor berdasarkan persentase yang telah ditetapkan, tanpa ada mekanisme penggantian biaya produksi.

“Nah, untuk base split-nya itu kalau untuk konvensional, negara langsung dapat 53 persen, kontraktor 47 persen. Semua biaya ditanggung oleh kontraktor. Nah, kontraktor itu di samping setelah membayar biaya sesuai dengan yang kontraktor keluarkan juga nanti profitnya kena pajak,” kata dia.

Selain itu, DMO dalam skema Gross Split juga sudah sepenuhnya mengikuti harga pasar. Besaran volumenya tetap 25% dari bagian kontraktor. Adapun untuk gas, bagian negara dalam skema ini adalah 51%, sedangkan kontraktor mendapatkan 49%.

Meski demikian, Djoko juga membeberkan adanya mekanisme sliding scale, di mana kontraktor bisa mendapatkan tambahan split berdasarkan beberapa faktor. Salah satunya seperti lokasi yang berada di daerah remote.

“Itu tergantung dari jumlah cadangan, kemudian lokasi cadangan. Makin sulit, makin di laut dalam, makin di daerah remote, maka kontraktor akan mendapat tambahan split dari 47 persen split yang di awal. Juga harga minyak. Makin harga minyak rendah, maka kontraktor akan mendapatkan tambahan split yang lebih besar,” katanya.

Djoko menilai kedua skema ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada keinginan kontraktor. “Nah, beberapa investor yang senang gross split itu mengatakan pengadaan misalnya barang dan jasanya itu bisa lebih cepat, karena tidak perlu mendapatkan approval dari SKK Migas,” ujarnya.

Slot Dana

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengevaluasi aturan yang ada saat ini perihal izin impor bahan bakar minyak (BBM).

Ke depan, izin impor BBM akan dipersingkat menjadi enam bulan dari yang saat ini satu tahun. Adapun untuk evaluasinya akan dilakukan selama tiga bulan.

“Saya kan jujur katakan dari awal, bahwa begitu saya masuk ke Kementerian ESDM, saya melihat ini, maka penting perlu adanya perbaikan penataan. Nah, makanya sekarang di izin-izin impor kita terhadap BBM, tidak satu tahun sekaligus, kita bikin per enam bulan supaya ada evaluasi per tiga bulan,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Tak cuma itu, Bahlil juga menitahkan produksi minyak mentah dalam negeri harus diolah melalui fasilitas pengolahan minyak atau kilang dalam negeri. Maka, pihaknya sudah tidak mengizinkan lagi produksi minyak diekspor ke luar negeri.

“Di kami sekarang, dari seluruh produksi minyak yang tadinya itu diekspor, di zaman kami sekarang, udah nggak kita izinkan ekspor. Nanti yang bagus, kita suruh blending. Nanti yang tadinya itu nggak bisa diolah di dalam negeri, sekarang kita minta harus diolah di dalam negeri,” ujarnya.

Adapun, dia menyebutkan bila kualitas minyak mentah dalam negeri belum memenuhi spesifikasi untuk bisa diolah, Bahlil menegaskan hal itu bisa tetap dilakukan pemrosesan dalam negeri dengan mencampurkan dengan kualitas minyak yang lebih tinggi.

“Dengan cara bagaimana? Memblending antara kualitas minyak bagus dengan minyak yang setengah bagus. Itu di-blending agar spek di refinery kita itu masuk,” tegasnya.

Bahlil bahkan mengatakan dalam rangka menjamin ketahanan energi dalam negeri, pihaknya juga akan menambah kilang atau refinery dan penyimpanan BBM untuk bisa memasok cadangan BBM.

“Impor (BBM) kita ini kan terhadap minyak kan banyak sekali maka kita mendorong untuk membangun refinery. Tujuannya apa? Agar kita mempunyai cadangan dan minyaknya langsung dari kita. Dan ini butuh investasi besar,” imbuhnya.

Uni Eropa (UE) dan India akan menggelar diskusi untuk memperkuat hubungan dagang di tengah dinamika tarif yang dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang mempengaruhi perdagangan global.

Dalam pertemuan pada Jumat mendatang, New Delhi dan Brussels akan mengadakan sesi Dewan Perdagangan dan Teknologi kedua mereka, serupa dengan kemitraan yang dimiliki India dengan AS.

India dan UE sendiri telah lama mengupayakan perjanjian perdagangan bebas (FTA), tetapi kemajuannya lambat, dengan pembicaraan tersendat-sendat karena berbagai masalah.

“Latar belakang geopolitik ternyata jauh lebih penting daripada yang semula dijadwalkan [untuk pertemuan],” kata Mohan Kumar, mantan diplomat India dan profesor di Universitas Global O.P. Jindal, dalam sebuah webinar seperti dikutip South China Morning Post (SCMP), Selasa (25/2/2025).

“Namun, jika perang tarif dengan AS dan ketidakpastian geopolitik yang dibawa oleh Trump tidak dapat memaksa India dan UE untuk menandatangani FTA, maka saya tidak tahu apa yang akan terjadi,” katanya.

Trump telah berulang kali mengancam akan melancarkan perang dagang dengan UE kecuali blok tersebut membeli lebih banyak minyak dan gas Amerika. Ancaman ini sangat mirip dengan pernyataan yang dibuatnya tentang India setelah mengkritik tarif tinggi New Delhi.

Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi mengunjungi Washington awal bulan ini, di mana kedua belah pihak sepakat untuk memperluas perdagangan dua arah. Namun, karena sifat Trump yang tidak menentu, para ahli telah menyarankan bahwa New Delhi harus mendiversifikasi kemitraannya.

“Hubungan India dengan AS dimulai dengan baik, tetapi India harus meningkatkan hubungan global, dan India akan mengandalkan UE untuk ‘konvergensi strategis’,” kata Kumar.

Dipercepat

Ia menambahkan bahwa dorongan untuk menyelesaikan FTA perlu dipercepat di tingkat tertinggi oleh kantor PM India dan Dewan Eropa. Kemitraan teknologi antara kedua belah pihak harus bergerak ke arah yang sama, imbuhnya, meskipun ia “kecewa dengan kecepatannya”.

Salah satu hambatan utama untuk hubungan perdagangan yang lebih kuat adalah rencana UE untuk menerapkan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon mulai tahun depan, yang akan mengenakan biaya pada karbon yang dikeluarkan selama produksi barang-barang yang mengandung banyak karbon.

Para pembuat kebijakan India melihat rencana tersebut sebagai tantangan, karena negara tersebut sangat bergantung pada batu bara dan bahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya, meskipun New Dehli telah memperluas energi terbarukannya secara signifikan.

Kumar menyebut Uni Eropa sebelumnya mendesak India untuk mengurangi emisi, tetapi ini tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan keuangan dan teknologi dari blok tersebut karena New Delhi perlu memastikan keamanan energi bagi 500 juta orang miskin.

India, ekonomi terbesar kelima di dunia, telah berupaya memenuhi standar lingkungan seperti dengan memproduksi baja ramah lingkungan meskipun ada biaya tambahan dan menyelaraskan infrastruktur pengisian daya untuk kendaraan listrik sesuai dengan UE.

Presiden RI Prabowo Subianto telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) hari ini 24 Februari 2025. Nantinya, lembaga tersebut akan mengelola aset-aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan, lembaga investasi tersebut akan mengelola dua holding. Chief Operation Officer Danantara yang akan dijabat oleh Dony Oskaria akan mengurus holding operasional, sementara Chief Information Officer (CIO) yang akan dijabat oleh Pandu Sjahrir akan mengurus holding investasi.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, berdasarkan Undang-Undang, Kementerian BUMN harus ikut membantu untuk mengatur holding operasional.

“Ya di Undang-Undang menteri BUMN nanti harus membantu danantara untuk men-setup operasi,” ujarnya saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Senin (24/2).

Menteri BUMN Erick Thohir dalam hal ini menjabat sebagai ketua Dewan Pengawas. Sementara wakil ketua dewan pengawas ditempati eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad.

Mengacu pada Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMN, tugas Menteri BUMN Erick Thohir tercantum pada Pasal 3D yang menerangkan bahwa tugas Menteri selaku wakil Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, Menteri BUMN sebagai regulator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3B yaitu sebagai regulator bertugas untuk menetapkan kebijakan, mengatur, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN.

Selain itu, pada Pasal 3F, menteri Erick juga dapat membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi atau Holding Operasional.

Disebutkan juga, pada pasal yang sama, Danantara bertugas untuk melakukan pengelolaan dividen BUMN. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Danantara mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional, dan dividen BUMN.

Lalu, menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen, bersama menteri membentuk holding investasi dan holding operasional, bersama menteri menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional.

Selanjutnya, memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden, serta mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan holding investasi dan holding operasional.

Adapun modal Danantara, yang tertera pada Pasal 3G, berasal dari penyertaan modal negara dan sumber lain. Penyertaan modal negara dapat berasal dari dana tunai, barang milik negara, dan saham milik negara pada BUMN.

Modal Danantara ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000 triliun da dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan/atau sumber lain.

Selain itu, pada Pasal 3H disebutkan, Danantara dapat melakukan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, melakukan kerja sama dengan Holding Investasi, Holding Operasional, dan pihak ketiga.

Di Indonesia, ada berbagai cara untuk menikmati durian, seperti sambil minum secangkir kopi atau teh hingga dimakan dengan nasi. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata ada makanan dan minuman yang tidak boleh dikonsumsi bersama durian?

Berikut makanan dan minuman yang disarankan tidak dikonsumsi bersamaan dengan buah durian, seperti dikutip CNBC Indonesia dari berbagai sumber pada Minggu (23/2/2025).

1. Alkohol

Durian mengandung senyawa sulfur yang tinggi sehingga menghambat enzim yang membantu memecah alkohol di dalam tubuh. Akibatnya, Anda akan mabuk lebih lama daripada biasanya.

Selain itu, mengonsumsi alkohol bersamaan dengan durian juga memicu rasa mulas dan mengganggu pencernaan.

Kombinasi antara durian dan alkohol dapat mengirimkan gelombang kejut ke sistem kardiovaskular. Lalu, campuran karbohidrat, kalori, dan serat mampu memicu masalah serius bagi penderita diabetes.

2. Kopi

Kafein yang terkandung di dalam kopi dapat menyebabkan gagal jantung, masalah jantung lainnya, dan masalah pembuluh darah jika dikonsumsi bersamaan dengan durian. Meskipun masih memerlukan penelitian lebih lanjut, Anda dianjurkan untuk tidak mengonsumsi durian saat minum kopi.

3. Susu

Berdasarkan laporan KL Foodie dan Goodie Feed, minum susu dengan durian dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah yang bisa berisiko fatal. Dalam kasus ringan, susu dan durian bisa memicu sakit kepala.

4. Kepiting

Kepiting adalah makanan “mendinginkan”, sedangkan durian termasuk makanan yang “memanaskan”. Oleh karena itu, mengonsumsi keduanya secara bersamaan dapat menyebabkan sistem pencernaan kacau dan memicu rasa tidak nyaman pada perut.

5. Buah Leci, Manggis, dan Kelengkeng

Leci, kelengkeng, dan manggis adalah tiga buah yang tidak boleh dikonsumsi bersamaan dengan durian. Menurut berbagai sumber, leci; kelengkeng; dan durian adalah makanan “panas” yang jika dikonsumsi secara bersamaan dan berlebihan dapat menyebabkan demam, sembelit, atau sakit tenggorokan.

Sementara itu, manggis dan durian sama-sama memiliki banyak kandungan senyawa selulosa. Akibatnya, kedua buah tersebut dapat “menyerap air seperti spons” dan menyumbat usus bila dimakan sekaligus.

6. Daging Sapi dan Kambing

Daging sapi dan daging kambing adalah makanan yang ‘panas’. Oleh karena itu, mengonsumsi kedua jenis daging ini dengan durian dapat menambah “rasa panas” di tubuh dan menyebabkan peradangan.

Seorang hakim di pengadilan Jerman dipecat setelah mengawasi perselisihan hukum antara X milik Elon Musk dengan dua kelompok aktivis terkait pembagian data pemilu.

Dokumen pengadilan yang dilihat Reuters pada Jumat (21/2) waktu setempat menunjukkan mosi pengadilan Jerman untuk pemecatan hakim tersebut.

Sebelumnya, pada awal bulan ini, pengadilan regional di Berlin mengabulkan mosi kelompok aktivis sipil untuk memaksa X membagikan akses real-time ke data pemilu Jerman, pada periode 23 Februari hingga dua hari setelah pemungutan suara.

Kedua kelompok tersebut mengatakan mereka membutuhkan data dari X agar dapat melacak misinformasi dan disinformasi menjelang pemilu.

X kemudian mengajukan banding dan juga mosi untuk memecat seorang hakim dalam kasus ini. X menilai hakim tersebut telah terlibat secara positif dengan konten media sosial dari penggugat, yakni Democracy Reporting International dan Society for Civil Rights.

Pengadilan dan kedua kelompok penggungat mengonfirmasi keputusan pengabulan mosi tersebut ketika dihubungi oleh Reuters. Mosi terhadap dua hakim lainnya ditolak. Firma hukum AS White & Case, yang mewakili X, menolak berkomentar.

Pertarungan hukum ini terjadi di tengah perselisihan antara tokoh politik Jerman dan Musk. Musk mengecam Kanselir Olaf Scholz sebagai orang yang “bodoh” dan mendukung kelompok sayap kanan Alternatif untuk Jerman (AfD).

Sementara itu, kedua kelompok aktivis menilai X memiliki kewajiban hukum untuk menyediakan akses yang mudah diteliti dan dikumpulkan terhadap informasi seperti reach, share, dan like.

Secara terpisah, X mengatakan pada awal pekan ini bahwa mereka akan menuntut pemerintah Jerman di pengadilan negara bagian dan federal sesaat sebelum pemilu, dengan mengatakan Jerman adalah negara di Uni Eropa yang paling sering meminta informasi tentang data pengguna.

“X percaya bahwa tuntutan hukum atas data pengguna ini melanggar hukum dan telah membawa kasus-kasus di pengadilan federal dan negara bagian Jerman yang menantang keabsahan pemerintah yang terlalu berlebihan dalam privasi dan kebebasan berekspresi pengguna kami,” kata divisi urusan pemerintahan global X.

Kementerian Urusan Digital Jerman mengatakan pihaknya mengetahui pengumuman publik X, namun hingga saat ini belum ada tuntutan hukum yang diajukan.

Sidang mengenai perintah pendahuluan akan berlangsung pada 27 Februari mendatang. Setelah satu hakim dipecat, ada dua hakim yang tersisa dalam penanganan kasus ini.

Keputusan diharapkan akan diambil pada hari itu juga, menurut dokumen pengadilan lain yang dilihat oleh Reuters.

Tanggal sidang pada 27 Februari berarti para aktivis peneliti tidak akan mendapatkan akses real-time terhadap data dalam jangka waktu yang mereka inginkan. Namun keputusan yang diambil dapat menjadi preseden untuk kasus serupa di masa depan.

Fitur Investasi Emas dari super apps BRImo milik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan volume transaksi emas mencapai Rp279,8 miliar per Desember 2024 sejak diluncurkan pada Februari 2024. Investasi emas di super apps BRImo menarik berbagai segmen masyarakat, terutama generasi milenial yang memiliki rata-rata 17% portofolio investasinya dalam bentuk emas, diikuti oleh Gen X dan Baby Boomers dengan masing-masing 10%.

Kemudahan menjadi keunggulan utama fitur ini, mulai dari pembelian emas 0,01 gram, transaksi jual beli secara real-time dengan Pegadaian, hingga akses informasi harga jual dan beli emas yang selalu ter-update di dashboard investasi. Selain itu, fitur autodebet dan monitoring harga emas secara real-time semakin memudahkan pengguna dalam mengoptimalkan investasinya.

Dengan pertumbuhan yang pesat, BRI menargetkan pertumbuhan transaksi emas di super apps BRImo mencapai hingga 85% secara year-on-year (YoY) pada 2025. Target ini sejalan dengan komitmen BRI dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang lebih inklusif dan inovatif.

Direktur Retail Funding dan Distribution BRI Andrijanto menegaskan bahwa fitur Investasi Emas di super apps BRImo dirancang untuk mempermudah pengguna dalam berinvestasi emas secara digital.

“Emas memiliki sifat natural hedging yang mampu menjaga nilai aset dari inflasi dan fluktuasi pasar. Dengan hadirnya fitur Investasi Emas di super apps BRImo, BRI menghadirkan solusi investasi yang lebih mudah diakses dan aman. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen BRI dalam meningkatkan literasi keuangan dan memperluas jangkauan layanan digital bagi masyarakat,” ujarnya dikutip Jumat (21/2/2025).

Hingga akhir Desember 2024, jumlah pengguna super apps BRImo mencapai 38,61 juta, atau tumbuh sebesar 22,12% dibandingkan tahun sebelumnya. Total transaksi yang diproses melalui super apps BRImo mencapai 4,34 miliar transaksi atau meningkat 40,54% secara YoY.

Dari sisi nilai, transaksi melalui super apps BRImo tercatat sebesar Rp5.596 triliun atau naik 34,57% dibandingkan tahun sebelumnya.

BRImo juga mendapatkan pengakuan luas sebagai aplikasi mobile banking terbaik di Indonesia, dengan skor 4,7 di platform Android (Google Play Store) dan iOS (App Store).

“Pencapaian ini mengukuhkan BRImo sebagai aplikasi terdepan yang menggabungkan keandalan dan inovasi, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital BRI,” pungkas Andrijanto.

Bank Indonesia (BI) mendukung program pemerintah yakni pembangunan 3 juta rumah. Ada setidaknya tiga dukungan yang akan diberikan kepada BI.

Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, pertama, sebagai bagian dari negara, Bank Indonesia mendukung penuh program-program dalam Asta Cita baik dari sisi kebijakan hingga pendanaan. “Kami meyakini program dari Asta Cita ini bisa mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat,” ungkap Perry, Kamis (20/2/2025).

Kedua, perihal dukungan pendanaan, Bank Indonesia akan memberikan insentif berupa likuiditas kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Adapun diantara penambahan insentif likuiditas bank itu hingga Rp 80 triliun.

Ketiga, Bank Indonesia akan mendukung pendanaan program perumahan melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN), namun dari pasar sekunder.

“Kami sudah bicara dengan Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari ex-covid, tapi juga untuk pendanaan program-program perumahan, program-program lain dalam Asta Cita berkaitan dengan hilirisasi maupun juga untuk ketahanan pangan maupun untuk program-program yang lain,” tegas Perry.

Perilaku penagih utang atau debt collector memiliki stigma negatif di masyarakat. Namun belakangan debt collector justru menjadi korban. 

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyoroti insiden yang terjadi di daerah pemilihannya, Kabupaten Bekasi. Seorang debt collector lembaga pembiayaan tewas dibunuh pada awal Februari lalu.

“Ini sangat ironis karena ini terjadi pada orang yang menjalankan tugas. Ini penting bahwa selain perlindungan konsumen tapi penting juga adanya perlindungan hukum pada penagih utang,” kata Puteri dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di Jakarta, Rabu, (19/2/2025).

Menanggapi hal itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi, menegaskan bahwa OJK berupaya menjaga keseimbangan antara melindungi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dengan konsumen.

Frederica menekankan bahwa dalam dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 22 Tahun 2023, konsumen dilindungi tetapi juga harus bertanggung jawab. Jika konsumen melakukan pelanggaran, maka perlindungan tidak diberikan sepenuhnya.

“Kalau di POJK No. 22 tahun 2023 itu menyebut konsumen dilindungi, tapi kami menyampaikan bahwa konsumen yang dilindungi adalah konsumen yang bertanggung jawab. Jadi kalau konsumennya nakal itu tidak dilindungi,” ungkap Friderica yang kerap disapa Kiki.

Di sisi lain, OJK terus berupaya untuk menekan pelanggaran perilaku penagihan oleh debt collector. Hal ini dilakukan melalui pengenaan sanksi berat kepada pelanggar sebagai efek jera.

“Akhirnya kita memberikan efek jera dengan memberikan sanksi yang sangat besar, secara nominal. Seperti yang orang itu kalau cuma dapat surat-surat, gitu, nggak terlalu care, gitu ya. Tapi begitu sanksi gede, langsung mereka kapok, gitu,” terang Kiki.