Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Prof. Harris Arthur Hedar mengatakan penekanan Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu merupakan syarat mutlak bagi keadilan sosial dan stabilitas nasional.
Ia menilai pesan Presiden dalam pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR tersebut, sangat fokus dalam menerapkan prinsip bahwa hukum harus berlaku untuk semua tanpa kecuali.
“Prinsip mulia harus bisa diterapkan dan hanya akan bermakna jika diterjemahkan ke dalam langkah-langkah nyata. Kami yakin Pak Prabowo mampu menjalankan ini dengan baik dan konsisten,” kata Prof. Harris dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu.
Menurutnya, kondisi penegakan hukum di Indonesia selama ini masih banyak yang mesti dibenahi.
Menurut dia, praktik korupsi, mafia peradilan, hingga penerapan hukum yang kerap ditarik-tarik pada kepentingan politik membuat masyarakat skeptis.
Dengan demikian, kata dia, saat ini merupakan momentum penting.
Di awal masa jabatan Presiden, menurut dia, modal politik masih kuat, ekspektasi publik masih tinggi, dan resistensi dari elite belum sepenuhnya terkonsolidasi.
Untuk itu, disebutkan bahwa momentum saat ini merupakan kesempatan emas untuk mendorong reformasi hukum yang substansial, misalnya dengan memperbaiki independensi lembaga penegak hukum dan menguatkan sistem pengawasan.
Harris berpendapat implementasi dari semua hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintahan Prabowo, khususnya terkait adanya resistensi internal birokrasi hukum yang sudah lama terbiasa dengan budaya transaksional, yang bukan merupakan hal mudah untuk diubah.
“Di sisi lain, kecenderungan intervensi politik dari para pemilik kepentingan juga bisa menghambat jalannya pembaruan. Hal ini yang harus betul betul dicermati,” ucap dia.
Dalam menerapkan hukum tanpa pandang bulu, dia menyebutkan terdapat beberapa langkah yang harus ditempuh. Pertama, pemerintah perlu memperkuat independensi aparat penegak hukum.
Proses hukum, kata dia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan elite politik atau aparat negara, harus benar-benar terbebas dari intervensi kekuasaan.
Ia melanjutkan, langkah kedua, yakni transparansi menjadi kunci. Penanganan kasus besar, seperti korupsi skala nasional, harus dilakukan secara terbuka agar publik bisa menilai sendiri konsistensi pemerintah.
Kemudian langkah ketiga, sambung dia, perlunya kebijakan nol toleransi atau zero tolerance bagi aparat negara yang menyalahgunakan kekuasaan.
“Tanpa ketegasan semacam ini, kepercayaan publik akan kembali runtuh,” ungkap Harris.
Pria yang juga merupakan Ketua Umum Ikatan Alumni Doktor Hukum Indonesia (IADHI) tersebut menambahkan langkah keempat, perlindungan terhadap penegak hukum yang berani bersikap independen wajib dijamin agar mereka tidak mudah diintimidasi atau digeser hanya karena menangani kasus sensitif.