Pemerintah berencana untuk memangkas produksi bijih nikel melalui evaluasi ulang Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel, khususnya untuk target produksi tahun 2025 ini.
Pernyataan Pemerintah Indonesia untuk memangkas produksi bijih nikel pun langsung mendapatkan respons pasar dunia, terutama para analis pasar nikel.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengatakan, para analis global langsung menganalisis dampak bila Indonesia benar-benar memangkas produksi nikel terhadap ketersediaan pasokan dan juga harga nikel dunia. Beberapa analis dunia yang langsung bergerak antara lain dari Macquarie, International Nickel Study Group (INSG), dan lainnya.
Dia menyebut, salah satu analis global yang langsung menganalisis hal ini yaitu Jim Lennon dari Macquarie Bank Ltd, London.
Analis asal London tersebut memperkirakan, bila Indonesia benar-benar memangkas produksi nikel, maka harga nikel dunia akan kembali melonjak hingga level US$ 20.000 per ton.
Hal itu merupakan perhitungan bila Indonesia memangkas produksi bijih nikel hingga 150 ribu ton per tahun.
“Mungkin sudah dengar ya, analisis dari Jim Lennon, dari Macquarie itu sudah menyampaikan, beliau ada analisis nikel terbaik dunia, itu sudah menyampaikan jika Indonesia bisa memangkas kapasitas RKAB, produksi bijih nikel, sampai 150 juta, artinya nikel akan menembus sampai di atas US$ 20 ribu, harga LME (London Metal Exchange) ya,” jelasnya kepada CNBC Indonesia dalam program Mining Zone, Selasa (21/1/2025).
Menurutnya, rencana pemangkasan produksi bijih nikel ini akan berdampak pada kekhawatiran dan ketidakpastian investasi di sisi investor atau perusahaan penambang nikel. Pasalnya, pemerintah sudah menyetujui RKAB pada 2024 untuk kurun waktu tiga tahun hingga 2026.
“Jadi (perusahaan nikel) sudah dapat RKAB-nya untuk 2025, misalnya 10 juta ton. Kan tidak mungkin ditarik kembali kan? Kan sudah disetujui, ini bisa jadi chaos gitu kan,” tegasnya.
Apalagi, lanjut Meidy, Indonesia sendiri saat ini sudah menjadi penentu pasar nikel dunia. Dengan begitu, menurutnya, jika Indonesia tidak mengelola produksi nikel dengan baik, maka akan berpengaruh pada harga jual nikel di kancah global.
“Kalau Indonesia tidak mengontrol dari biji nikel, menjadi nikel olahan, nickel matte, Nickel Pig Iron (NPI), feronikel, MHP, nikel sulfat, dan seluruh turunannya, itu akan mempengaruhi di harga,” tandasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa pemerintah tengah mempertimbangkan untuk meninjau ulang Rencana Kerja dan Anggaran Belanja (RKAB) sektor nikel. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri dan keberlanjutan para pengusaha lokal.
Menurut Bahlil, kebijakan ini dilakukan agar pengaturan RKAB lebih sesuai dengan kebutuhan nyata industri. Ia lantas menegaskan bahwa pemangkasan produksi sendiri hingga kini belum dilakukan, tetapi pemerintah akan menjaga keseimbangan permintaan perusahaan terhadap RKAB dengan kapasitas industri yang ada.
“Kita membuat RKAB itu berdasarkan sesuai kebutuhan. Pemangkasan belum ada, yang ada itu menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan-perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri, serta memperhatikan juga pelaku pengusaha lokal,” kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (17/1/2025).
Bahlil membeberkan, kebijakan ini dirancang untuk memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal agar dapat menjual produknya. Pasalnya, apabila tidak ada yang mengatur pembagian ini, pengusaha lokal akan kesulitan menjual hasil tambangnya.
“Jadi kalau industri perusahaan A mengajukan RKAB-nya 20 juta, contoh. Kemudian dia untuk memenuhi stok pabriknya itu 20 juta ya kita kasih dia 60%, 40%-nya dia harus ngambil masyarakat lokal. Kalau tidak bagaimana masyarakat lokal mau jual ke mana,” kata dia.